Mendagri Klaim Bantuan Dana Parpol Minimalisir Korupsi
Kamis, 06 Oktober 2016 - 18:23 WIB
Mendagri Klaim Bantuan Dana Parpol Minimalisir Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan usulan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol). Termasuk besaran dana parpol yang diberikan. Usulan bantuan dana parpol akan diputuskan bersama pemerintah dan DPR.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, bantuan dana parpol akan bermanfaat untuk mengurangi tindakan korupsi.
Karena dari hasil diskusi antara dirinya dengan KPK dan BPK, indikasi korupsi disebabkan karena biaya politik yang terbilang mahal.
"Perlu anggaran supaya tidak terjadi indikasi korupsi dengan dalih uang hibah, uang ini, uang itu. Tapi fungsi kontrolnya nanti akan diperkuat," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Tjahjo mengatakan, jika bantuan dana parpol sudah diputuskan, dia menganggap fungsi kontrol dan pengawasan akan ditingkatkan.
Maka itu, pengawasan bisa melibatkan semua kalangan masyarakat termasuk organisasi antikorupsi. Menurut Tjahjo, salah satu kontrolnya adalah dengan menerapkan aturan yang ketat.
Contohnya, jika seorang calon anggota legislatif kedapatan melakukan money politik, maka penyelenggara pemilu berwenang untuk mencoretnya.
"Ini masing-masing partai punya kebijakan, punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sama, ini ada partai yang masuk anggaran dasarnya sistem pemilu harus terbuka, tapi dia luwes," tandasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, bantuan dana parpol akan bermanfaat untuk mengurangi tindakan korupsi.
Karena dari hasil diskusi antara dirinya dengan KPK dan BPK, indikasi korupsi disebabkan karena biaya politik yang terbilang mahal.
"Perlu anggaran supaya tidak terjadi indikasi korupsi dengan dalih uang hibah, uang ini, uang itu. Tapi fungsi kontrolnya nanti akan diperkuat," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Tjahjo mengatakan, jika bantuan dana parpol sudah diputuskan, dia menganggap fungsi kontrol dan pengawasan akan ditingkatkan.
Maka itu, pengawasan bisa melibatkan semua kalangan masyarakat termasuk organisasi antikorupsi. Menurut Tjahjo, salah satu kontrolnya adalah dengan menerapkan aturan yang ketat.
Contohnya, jika seorang calon anggota legislatif kedapatan melakukan money politik, maka penyelenggara pemilu berwenang untuk mencoretnya.
"Ini masing-masing partai punya kebijakan, punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sama, ini ada partai yang masuk anggaran dasarnya sistem pemilu harus terbuka, tapi dia luwes," tandasnya.
(maf)
