Presiden Diminta Sikapi Aliran Dana Freddy Budiman ke Penegak Hukum
Presiden Diminta Sikapi Aliran Dana Freddy Budiman ke Penegak Hukum
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 5.400 transaksi mencurigakan ditemukan terkait terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Dia mengungkapkan, dana itu ada yang mengalir, baik kepada individu maupun ke perusahaan. "Secara individu dan ada perusahaan,' ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Bahkan dirinya menyebut ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. "Jelas sekali transaksi yang dilakukan jaringan ini, kita tidak akan tinggal diam," tutur politikus Partai Hanura ini.
Menyikapi temuan PPATK, Sudding meminta pemimpin DPR dan Presiden mengambil langkah tegas. "Ini yang terlibat bukan kelas biasa. Tapi melibatkan aparat institusi penegak hukum," ucapnya.
Aliran dana jaringan Freddy Budiman itu pun hingga ke luar negeri."Indikasi transaksi sampai Rp30 triliun, itu ke China dan India dan transaksi setiap hari. Itu institusi penegak hukum karena itu dugaan kuat transaksi itu dilakukan setiap hari, dan tidak mungkin karena terkait uang sekolah, dan itu terindikasi uang narkoba," tutur Sudding.
Freddy Budiman telah dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Beberapa jam sebelum eksekusi, muncul pernyataan dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang mengungkapkan Freddy mengaku pernah memberi uang kepada oknum Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN). (Baca juga: Diusut, Curhat Freddy Budiman Beri Rp90 M kepada Pejabat Polri)
Bahkan Freddy, seperti disampaikan Haris, mengaku pernah dibantu oleh oknum pejabat TNI. Haris mengakui pertemuan dengan Freddy terjadi pada 2014 silam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. (Baca juga: Tim Investigasi Belum Temukan Aliran Dana Freddy Budiman ke Pejabat Polri)
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Dia mengungkapkan, dana itu ada yang mengalir, baik kepada individu maupun ke perusahaan. "Secara individu dan ada perusahaan,' ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Bahkan dirinya menyebut ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. "Jelas sekali transaksi yang dilakukan jaringan ini, kita tidak akan tinggal diam," tutur politikus Partai Hanura ini.
Menyikapi temuan PPATK, Sudding meminta pemimpin DPR dan Presiden mengambil langkah tegas. "Ini yang terlibat bukan kelas biasa. Tapi melibatkan aparat institusi penegak hukum," ucapnya.
Aliran dana jaringan Freddy Budiman itu pun hingga ke luar negeri."Indikasi transaksi sampai Rp30 triliun, itu ke China dan India dan transaksi setiap hari. Itu institusi penegak hukum karena itu dugaan kuat transaksi itu dilakukan setiap hari, dan tidak mungkin karena terkait uang sekolah, dan itu terindikasi uang narkoba," tutur Sudding.
Freddy Budiman telah dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Beberapa jam sebelum eksekusi, muncul pernyataan dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang mengungkapkan Freddy mengaku pernah memberi uang kepada oknum Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN). (Baca juga: Diusut, Curhat Freddy Budiman Beri Rp90 M kepada Pejabat Polri)
Bahkan Freddy, seperti disampaikan Haris, mengaku pernah dibantu oleh oknum pejabat TNI. Haris mengakui pertemuan dengan Freddy terjadi pada 2014 silam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. (Baca juga: Tim Investigasi Belum Temukan Aliran Dana Freddy Budiman ke Pejabat Polri)
(dam)
Explore More