Jokowi Berniat Pulangkan Banyak Profesor Indonesia di Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Saat menggelar pertemuan dengan warga berprestasi di Istana Negara hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung banyaknya profesor asal Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat (AS).
Jokowi berharap para profesor asal Indonesia yang berada di negara lain untuk kembali ke Tanah Air untuk berkontribusi untuk negara.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak menampik ada keinginan Presiden Jokowi untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia.
Keinginan itu didengarnya dari Jokowi saat mendampingi kunjungan ke sejumlah negara. "Memang tak bisa dipungkiri ada persoalan dengan warga negara kita yang di luar, mereka sebagian masih memegang sebagai WNI," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016). (Baca juga: Jokowi Kritik Netizen yang Suka Mencibir di Media Sosial)
Pramono mengatakan, banyaknya ilmuwan atau profesor asal Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Ada sebagian negara yang membolehkan hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang tidak membolehkan kewarganegaraan ganda.
Pramono menjelaskan, kondisi tersebut akan dikaji pemerintah secara mendalam bersama DPR guna dicarikan solusi bersama. Presiden, kata dia, sangat menghendaki ilmuwan atau profesor bisa kembali ke Indonesia untuk membantu sejumlah sektor, seperti pertanian dan lainnya.
"Ada pemikiran untuk diambil jalan keluarnya. Tetapi sampai hari ini belum ada hitam di atas putih apa yang akan dilakukan," ujar dia.
Terkait polemik status kewarganegaraan, Pramono mengaku sempat mengetahui ada usulan revisi undang-undang terkait hal itu saat dirinya masih menjabat anggota DPR.
Menurut dia, usul tersebut pernah disampaikan diaspora atau warga negara Indonesia yang menetap di negara lain kepada pemerintahan sebelumnya.
Apalagi, kata dia, ada sejumlah ilmuwan Indonesia yang sudah berada di luar negeri selama 10-15 tahun dan memiliki kesadaran kembali ke Tanah Air.
Bahkan Pramono mengaku mendengar ada yang bergabung ke dalam asosiasi profesor yang ditempatkan di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat.
"Nah untuk itu harus ada penyelesaiannya. Untuk itu perlu pemikiran bersama antarparlemen dan pemerintah untuk persoalan tersebut," tuturnya.
Jokowi berharap para profesor asal Indonesia yang berada di negara lain untuk kembali ke Tanah Air untuk berkontribusi untuk negara.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak menampik ada keinginan Presiden Jokowi untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia.
Keinginan itu didengarnya dari Jokowi saat mendampingi kunjungan ke sejumlah negara. "Memang tak bisa dipungkiri ada persoalan dengan warga negara kita yang di luar, mereka sebagian masih memegang sebagai WNI," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016). (Baca juga: Jokowi Kritik Netizen yang Suka Mencibir di Media Sosial)
Pramono mengatakan, banyaknya ilmuwan atau profesor asal Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Ada sebagian negara yang membolehkan hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang tidak membolehkan kewarganegaraan ganda.
Pramono menjelaskan, kondisi tersebut akan dikaji pemerintah secara mendalam bersama DPR guna dicarikan solusi bersama. Presiden, kata dia, sangat menghendaki ilmuwan atau profesor bisa kembali ke Indonesia untuk membantu sejumlah sektor, seperti pertanian dan lainnya.
"Ada pemikiran untuk diambil jalan keluarnya. Tetapi sampai hari ini belum ada hitam di atas putih apa yang akan dilakukan," ujar dia.
Terkait polemik status kewarganegaraan, Pramono mengaku sempat mengetahui ada usulan revisi undang-undang terkait hal itu saat dirinya masih menjabat anggota DPR.
Menurut dia, usul tersebut pernah disampaikan diaspora atau warga negara Indonesia yang menetap di negara lain kepada pemerintahan sebelumnya.
Apalagi, kata dia, ada sejumlah ilmuwan Indonesia yang sudah berada di luar negeri selama 10-15 tahun dan memiliki kesadaran kembali ke Tanah Air.
Bahkan Pramono mengaku mendengar ada yang bergabung ke dalam asosiasi profesor yang ditempatkan di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat.
"Nah untuk itu harus ada penyelesaiannya. Untuk itu perlu pemikiran bersama antarparlemen dan pemerintah untuk persoalan tersebut," tuturnya.
(dam)