Golkar Tetap Kritis meski Dukung Jokowi Capres di Pilpres 2019
Minggu, 14 Agustus 2016 - 19:21 WIB
Golkar Tetap Kritis meski Dukung Jokowi Capres di Pilpres 2019
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Golkar telah menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2019. Namun demikian, partai beringin akan tetap kritis dalam mengawal Pemerintahan Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Golkar tidak akan sungkan mengkrtik kebijakan Pemerintah Jokowi jika kebijakannya tidak menguntungkan rakyat.
"Sebagai partner yang baik, sudah kewajiban Golkar untuk saling mengingatkan jika arah kepemimpinan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) sudah keluar jalur," kata Bambang di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Salah satu contoh kebijakan yang didukung sekaligus dikritisi Bambang adalah pengampunan pajak (tax amnesty). Bambang mengatakan, tax amnesty memang menjadi salah satu strategi meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Diakuinya, agar kebijakan pengampunan pajak kali ini tidak gagal, sistem perpajakan harus direformasi. Sistem perpajakan nasional harus mencerminkan keadilan dan kenyamanan agar masyarakat tidak lagi menyimpan kekayaan di negara lain.
"Secara pribadi saya melihat tax amnesty hanya menguntungkan pengusaha besar. Alangkah baiknya bila pemerintah memberikan penghapusan pajak bagi usaha kecil," ucap Bambang.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Golkar tidak akan sungkan mengkrtik kebijakan Pemerintah Jokowi jika kebijakannya tidak menguntungkan rakyat.
"Sebagai partner yang baik, sudah kewajiban Golkar untuk saling mengingatkan jika arah kepemimpinan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) sudah keluar jalur," kata Bambang di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Salah satu contoh kebijakan yang didukung sekaligus dikritisi Bambang adalah pengampunan pajak (tax amnesty). Bambang mengatakan, tax amnesty memang menjadi salah satu strategi meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Diakuinya, agar kebijakan pengampunan pajak kali ini tidak gagal, sistem perpajakan harus direformasi. Sistem perpajakan nasional harus mencerminkan keadilan dan kenyamanan agar masyarakat tidak lagi menyimpan kekayaan di negara lain.
"Secara pribadi saya melihat tax amnesty hanya menguntungkan pengusaha besar. Alangkah baiknya bila pemerintah memberikan penghapusan pajak bagi usaha kecil," ucap Bambang.
(maf)
