Golkar Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2017
Rabu, 03 Agustus 2016 - 01:36 WIB
Golkar Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2017
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar berkomitmen untuk mengusung calon kepala daerah yang bersih dari korupsi pada pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 mendatang.
Komitmen tersebut diwujudkan Partai Golkar dengan mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri rekam jejak bakal calon kepala daerah yang akan diusung.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, rekomendasi dari KPK sangat penting untuk memastikan kader yang diusung Golkar adalah kader bersih.
"(Laporan KPK) sangat memengaruhi. Kami tidak segan untuk membatalkan semua bakal calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar," ujar Ngabalin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016).
Lebih lanjut, Ngabalin menjelaskan, langkah yang ditempuh Partai Golkar merupakan upaya partai beringin dalam mencegah terjadinya korupsi yang belakangan marak dilakukan oleh kepala daerah.
"2017 nanti pilkada serentak. Jadi hal ini merupakan manifestasi dari visi ketua Golkar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kader-kader. Kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati sebulan kemudian ditahan oleh KPK," imbuhnya.
Komitmen tersebut diwujudkan Partai Golkar dengan mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri rekam jejak bakal calon kepala daerah yang akan diusung.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, rekomendasi dari KPK sangat penting untuk memastikan kader yang diusung Golkar adalah kader bersih.
"(Laporan KPK) sangat memengaruhi. Kami tidak segan untuk membatalkan semua bakal calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar," ujar Ngabalin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016).
Lebih lanjut, Ngabalin menjelaskan, langkah yang ditempuh Partai Golkar merupakan upaya partai beringin dalam mencegah terjadinya korupsi yang belakangan marak dilakukan oleh kepala daerah.
"2017 nanti pilkada serentak. Jadi hal ini merupakan manifestasi dari visi ketua Golkar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kader-kader. Kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati sebulan kemudian ditahan oleh KPK," imbuhnya.
(kri)
