Hindari Politisasi, Jokowi Jangan Minta Restu DPR Soal Kapolri
Hindari Politisasi, Jokowi Jangan Minta Restu DPR Soal Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak meminta persetujuan anggota DPR dalam pemilihan calon Kapolri.
Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, meminta persetujuan DPR sama saja menimbulkan politisasi di tubuh Kepolisian yang membuat profesionalitas Polri makin jauh tertinggal.
"Profesionalitas Polri sudah jauh tertinggal dibandingkan TNI," kata Ray Rangkuti di Kantor Imparsial Jalan Tebet Utara, Jakarta, Minggu (19/6/2016).
"Tidak boleh lagi mestinya pakai ukuran politik, tapi bagaimana konsen utama kita dibuat manjadi institusi profesional," imbuh Ray.
Hal tersebut berkaca dalam kasus pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang terlihat ada unsur politisasi.
"Cara memilih itu tidak boleh berbau politik, misalnya memilih BG ini ada unsur politik karena penolakan secara masif dari masyarakat. Kita mikir malah jangan ada fit and proper test di DPR, karena ujung-ujunganya politik," ucap Ray Rangkuti.
Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, meminta persetujuan DPR sama saja menimbulkan politisasi di tubuh Kepolisian yang membuat profesionalitas Polri makin jauh tertinggal.
"Profesionalitas Polri sudah jauh tertinggal dibandingkan TNI," kata Ray Rangkuti di Kantor Imparsial Jalan Tebet Utara, Jakarta, Minggu (19/6/2016).
"Tidak boleh lagi mestinya pakai ukuran politik, tapi bagaimana konsen utama kita dibuat manjadi institusi profesional," imbuh Ray.
Hal tersebut berkaca dalam kasus pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang terlihat ada unsur politisasi.
"Cara memilih itu tidak boleh berbau politik, misalnya memilih BG ini ada unsur politik karena penolakan secara masif dari masyarakat. Kita mikir malah jangan ada fit and proper test di DPR, karena ujung-ujunganya politik," ucap Ray Rangkuti.
(maf)
Explore More