Ketua KPK Dukung Parpol Dibiayai Negara
Jum'at, 17 Juni 2016 - 22:43 WIB
Ketua KPK Dukung Parpol Dibiayai Negara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendukung usulan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara.
"Saya setuju soal pembiayaan partai, nanti KPK yang akan menyuarakan," ujar Agus saat memberikan sambutan acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam.
Menurut Agus, negara memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikan rencana ini. Dia mengatakan, 1% saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada sekarang sudah mencapai Rp21 triliun.
Dana sebanyak itu akan meminimalisasi partai dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memberikan dana dengan maksud tertentu. "Jadi pembiayaan partai rasional agar partai tidak terkontaminasi dan memberi kesempatan bagi anda yang punya kompetensi untuk masuk menjadi pimpinan publik di daerah masing-masing," kata Agus.
Sebelumnya usulan agar partai politik dibiayai oleh negara disuarakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurut dia, pembiayaan parpol ini akan efektif untuk menekan terjadinya korupsi politik di Tanah Air. "Hitungan saya paling Rp15 triliun, cukup untuk partai lakukan kaderisasi, untuk calon yang tidak punya uang juga. Jadi uang bisa dikalahkan dengan uang, tapi bisa lebih dikalahkan lagi dengan militansi," tutur Rizal.
Meski demikian, Rizal mengatakan usulam partai politik dibiayai negara jangan disuarakan oleh politikus. Hal itu dinilainya akan menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat. "Jangan orang politik yang ngomong, yang bilang intelektual, akademisi," ucap Rizal.
"Saya setuju soal pembiayaan partai, nanti KPK yang akan menyuarakan," ujar Agus saat memberikan sambutan acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam.
Menurut Agus, negara memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikan rencana ini. Dia mengatakan, 1% saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada sekarang sudah mencapai Rp21 triliun.
Dana sebanyak itu akan meminimalisasi partai dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memberikan dana dengan maksud tertentu. "Jadi pembiayaan partai rasional agar partai tidak terkontaminasi dan memberi kesempatan bagi anda yang punya kompetensi untuk masuk menjadi pimpinan publik di daerah masing-masing," kata Agus.
Sebelumnya usulan agar partai politik dibiayai oleh negara disuarakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurut dia, pembiayaan parpol ini akan efektif untuk menekan terjadinya korupsi politik di Tanah Air. "Hitungan saya paling Rp15 triliun, cukup untuk partai lakukan kaderisasi, untuk calon yang tidak punya uang juga. Jadi uang bisa dikalahkan dengan uang, tapi bisa lebih dikalahkan lagi dengan militansi," tutur Rizal.
Meski demikian, Rizal mengatakan usulam partai politik dibiayai negara jangan disuarakan oleh politikus. Hal itu dinilainya akan menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat. "Jangan orang politik yang ngomong, yang bilang intelektual, akademisi," ucap Rizal.
(dam)
