SBY Bilang Ada Tangan Tak Kentara Pengaruhi KPK
Sabtu, 11 Juni 2016 - 20:07 WIB
SBY Bilang Ada Tangan Tak Kentara Pengaruhi KPK
A
A
A
JAKARTA - Merosotnya penegakan hukum karena adanya tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang memengaruhi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Padahal para penegak hukum harusnya memiliki kedaulatan yang penuh.
Seharusnya para pemegang kekuasaan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya. Takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi, bukan sebaliknya penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan.
"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditulis dalam akun Facebook miliknya, Jumat, 10 Juni 2016.
Dia mengingatkan, dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum (legal certainty). Menurutnya, pemerintah harus memberi contoh baik dalam hukum jika menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan. (Baca: Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok Penuhi Panggilan KPK)
"Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus-kasus besar, yang juga melibatkan uang jauh lebih besar tidak kelihatan proses penegakan hukumnya? Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung bapak-ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta," ucapnya.
Seharusnya para pemegang kekuasaan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya. Takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi, bukan sebaliknya penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan.
"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditulis dalam akun Facebook miliknya, Jumat, 10 Juni 2016.
Dia mengingatkan, dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum (legal certainty). Menurutnya, pemerintah harus memberi contoh baik dalam hukum jika menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan. (Baca: Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok Penuhi Panggilan KPK)
"Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus-kasus besar, yang juga melibatkan uang jauh lebih besar tidak kelihatan proses penegakan hukumnya? Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung bapak-ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta," ucapnya.
(kur)
