Didukung Banyak Parpol, Pemerintah Jokowi-JK Rawan Konflik

JAKARTA - Langkah Partai Golkar menjadi partai politik (parpol) pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memunculkan dinamika baru perpolitikan nasional.

Peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, ada dua dinamika politik yang terjadi saat ini dengan bergesernya kekuatan politik baru Partai Golkar.

Pertama, kekuatan oposisi akan menjadi lemah karena hanya menyisakan 20% suara di parlemen. "Kedua, koalisi pendukung pemerintah makin 'tambun'. Di sinilah sebenarnya letak dinamika yang sesungguhnya," ujar Adi kepada Sindonews, Minggu (22/5/2016).

Adi mengatakan, "tambunnya" dukungan politik terhadap pemerintahan akan berimplikasi terhadap banyak hal yang dihadapi Presiden Jokowi, salah satunya konflik internal antarpartai pendukung.

"Merapatnya Golkar ke pemerintah bagaikan tamu tak diundang bagi partai pendukung utama Jokowi-JK sejak awal pilpres. Tentu partai pengusung Jokowi-JK di pilpres ketar ketir dan was was karena posisi menteri mereka akan berkurang," tuturnya. (Baca juga: Munaslub Golkar Putuskan Keluar dari KMP)

Adi berharap, Presiden Jokowi bisa belajar dari pengalaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengalirnya dukungan parpol saat itu kepada Presiden SBY justru menimbulkan konflik di dalam koalisi.

Ujung-ujungnya, kinerja pemerintah menjadi terhambat. "Akibatnya, partai pendukung pemerintah bukan (membuat) kinerja maksimal, tapi lebih banyak berkelahi sesama teman pendukung," tuturnya.

Seperti diketahui, saat ini Jokowi-JK didukung oleh banyak parpol, yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Golkar.

Alhasil saat ini hanya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.