JK Tegaskan Pemerintah Tak Bayar Uang Tebusan 4 WNI
Kamis, 12 Mei 2016 - 15:29 WIB
JK Tegaskan Pemerintah Tak Bayar Uang Tebusan 4 WNI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tak membayar uang tebusan kepada para penyandera dalam upaya pembebasan empat WNI yang ditawan kelompok sempalan Abu Sayyaf.
"Saya kira tidak, kalau pemerintah pasti tidak (bayar tebusan)," ujar JK usai menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul 'Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi' karya Pakar Ilmu Pidana Profesor Dr Romli Atmasasmita di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/5/2016).
Sempat beredar di media sosial bahwa pembebasan empat WNI karena adanya uang tebusan sekitar 100 juta peso atau setara Rp28,6 miliar. Dikonfirmasi hal ini, JK mengaku tidak tahu kabar miring uang tebusan tersebut.
"Saya tidak tahu (ada uang tebusan)," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Sebelumnya informasi pembebasan empat WNI disampaikan langsung Presiden Joko Widodo yang di dampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Namun, dalam pengumuman itu Jokowi tak menyinggung soal uang tebusan.
Jokowi mengatakan, pembebasan dilakukan atas kerja sama yang baik dengan Pemerintah Filipina dan atas tindaklanjut pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia di Yogyakarta.
"Saya kira tidak, kalau pemerintah pasti tidak (bayar tebusan)," ujar JK usai menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul 'Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi' karya Pakar Ilmu Pidana Profesor Dr Romli Atmasasmita di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/5/2016).
Sempat beredar di media sosial bahwa pembebasan empat WNI karena adanya uang tebusan sekitar 100 juta peso atau setara Rp28,6 miliar. Dikonfirmasi hal ini, JK mengaku tidak tahu kabar miring uang tebusan tersebut.
"Saya tidak tahu (ada uang tebusan)," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Sebelumnya informasi pembebasan empat WNI disampaikan langsung Presiden Joko Widodo yang di dampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Namun, dalam pengumuman itu Jokowi tak menyinggung soal uang tebusan.
Jokowi mengatakan, pembebasan dilakukan atas kerja sama yang baik dengan Pemerintah Filipina dan atas tindaklanjut pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia di Yogyakarta.
(kri)
