Apdesi Minta Politisasi Isu Desa Dihentikan

JAKARTA - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meminta seluruh stakeholder desa berkonsentrasi mengawal pencairan dana desa. Apdesi menolak politisasi isu desa yang hanya memancing kegaduhan dan perdebatan di ranah publik.

"Kami berharap semua pihak menghentikan politisasi isu desa yang hanya kontraproduktif terhadap upaya pemberdayaan desa," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, belakangan isu desa sering mencuat di media. Mulai dari isu rekruitmen pendamping desa, dana desa, hingga kinerja Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.

"Tetapi semua isu yang mencuat ke publik itu tidak bernada positif melainkan negatif. Ujung-ujungnya isu itu malah meresahkan kami perangkat desa yang ada di bawah," katanya.

Sindawa mengatakan saat ini semua perangkat dan warga desa lagi giat-giatnya melakukan pembangunan. Mulai dari proyek infrastruktur jalan, jembatan, hingga saluran irigasi.
Selain itu warga desa mulai belajar merumuskan program pembangunan secara mandiri. "Janganlah geliat baik ini terhadang oleh isu-isu desa yang kini dimainkan oleh elit-elit di Jakarta," sebutnya.

Terkait kinerja Kemendesa, Sindawa menilai cukup baik. Proses sosialisasi pengunaan dana desa terus dilakukan oleh Menteri Marwan Jafar hingga pelosok-pelosok daerah.
Selain itu proses pendampingan baik melalui para pendamping desa maupun perangkat Kemendesa juga gencar dilakukan.

"Saat ini kami di bawah tak merasa ada politisasi baik melalui dana desa, program desa, hingga pendamping desa. Jadi kami berharap politisasi isu desa dihentikan biar kami fokus bekerja untuk mewujudkan kemandirian desa," pungkasnya.