Hidayat Minta Pemerintah Tak Penuhi Permintaan Abu Sayyaf

JAKARTA - ‎Kasus penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf dikhawatirkan bisa kembali terulang jika pemerintah memenuhi permintaan uang tebusan Rp15 miliar. Maka itu, pemerintah diminta tak memenuhi permintaan kelompok milisi Filipina itu.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ‎merasa yakin, 10 WNI yang disandera bisa dibebaskan tanpa memberikan uang tebusan kepada kelompok milisi Abu Sayyaf itu.

"Kalau tebusan diikuti Indonesia akan menjadi preseden berikutnya, akan banyak masalah yang menciderai kedaulatan Indonesia," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, menyandera WNI sama saja menciderai kedaulatan Indonesia. Karena itu, dirinya meminta pemerintah tak mendengarkan tuntutan kelompok Abu Sayyaf.

‎"Karena ‎kalau dituruti, ini akan menjadi membuka ruang berikutnya mereka main sandera, alangkah menyusahkannya dan tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Menurut saya Indonesia tidak perlu mendengarkan masalah tebusan yang mereka tuntut itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah harus memainkan peran secara maksimal dalam upaya membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf itu.‎ "Yang jelas Indonesia harus sangat serius," pungkasnya.