Tak Kompromi dengan Beking Aparat, Bakamla Siap Tangkap Penyelundup
Minggu, 20 Maret 2016 - 01:14 WIB
Tak Kompromi dengan Beking Aparat, Bakamla Siap Tangkap Penyelundup
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo untuk memerangi penyelundupan dan segera membuat langkah-langkah konkret.
Kepala Bakamla Laksamana Muda (TNI) Arie Soedewo menegaskan, perintah presiden itu adalah prioritas demi mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai.
Maka upaya perang terhadap penyelundupan merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan yang ada. Termasuk di sektor kelautan seperti TNI AL, Polairud, dan Bea Cukai.
"Perintah presiden sudah jelas dan lugas. Tidak ada kompromi terhadap praktik penyeludupan barang, illegal fishing, juga masalah penyelundupan narkoba. Ini sudah jadi kebijakan negara, ini amanat," kata Arie Soedewo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Arie menjelaskan, begitu banyak pelabuhan 'tikus' yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun dinikmati oleh para mafia.
Diakuinya, pembentukan gugus tugas intelejen Bakamla akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan di setiap pelabuhan tikus tersebut.
Dia mengaku, setelah dilantik sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan instruksi memperketat pengawasan dan melakukan penangkapan sebanyak mungkin.
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," kata pria yang mantan Asops Kepala Staf TNI AL itu.
"Saya merasa semangat. Karena presiden sebagai atasan langsung saya, juga pemangku kepentingan yang lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh saya untuk menggasak oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati Republik dengan menjadi beking para tauke-tauke penyelundup ini," bebernya.
Dia menyadari, adanya keterbatasan anggaran untuk pengawasan laut yang luasnya hingga 3 juta kilometer persegi. Namun dia berkeyakinan bahwa Presiden beserta jajaran Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I DPR tak segan memperkuat anggaran Bakamla.
Khususnya dalam investasi teknologi pengawasan non-stop 24 jam dan kapal-kapal patroli untuk operasi. "Tapi di luar itu saya yakin, tekad dan semangat yang tinggi mampu menghadapi dan menggoyahkan penjahat. Apalagi ini presiden mendukung penuh. Kalau ada yang ngeyel, saya tinggal lapor," ujarnya.
"Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, tangkap. Serahkan semua penyelundup ke penegak hukum. Urusan ada yang coba bermain api, saya akan hajar. Dan jika pengadilan membebaskan itu urusan hakim-hakim dengan Allah," pungkasnya.
Pilihan:
Forum Parlemen Dunia, Indonesia Dorong Kemerdekaan Palestina
Kepala Bakamla Laksamana Muda (TNI) Arie Soedewo menegaskan, perintah presiden itu adalah prioritas demi mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai.
Maka upaya perang terhadap penyelundupan merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan yang ada. Termasuk di sektor kelautan seperti TNI AL, Polairud, dan Bea Cukai.
"Perintah presiden sudah jelas dan lugas. Tidak ada kompromi terhadap praktik penyeludupan barang, illegal fishing, juga masalah penyelundupan narkoba. Ini sudah jadi kebijakan negara, ini amanat," kata Arie Soedewo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Arie menjelaskan, begitu banyak pelabuhan 'tikus' yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun dinikmati oleh para mafia.
Diakuinya, pembentukan gugus tugas intelejen Bakamla akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan di setiap pelabuhan tikus tersebut.
Dia mengaku, setelah dilantik sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan instruksi memperketat pengawasan dan melakukan penangkapan sebanyak mungkin.
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," kata pria yang mantan Asops Kepala Staf TNI AL itu.
"Saya merasa semangat. Karena presiden sebagai atasan langsung saya, juga pemangku kepentingan yang lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh saya untuk menggasak oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati Republik dengan menjadi beking para tauke-tauke penyelundup ini," bebernya.
Dia menyadari, adanya keterbatasan anggaran untuk pengawasan laut yang luasnya hingga 3 juta kilometer persegi. Namun dia berkeyakinan bahwa Presiden beserta jajaran Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I DPR tak segan memperkuat anggaran Bakamla.
Khususnya dalam investasi teknologi pengawasan non-stop 24 jam dan kapal-kapal patroli untuk operasi. "Tapi di luar itu saya yakin, tekad dan semangat yang tinggi mampu menghadapi dan menggoyahkan penjahat. Apalagi ini presiden mendukung penuh. Kalau ada yang ngeyel, saya tinggal lapor," ujarnya.
"Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, tangkap. Serahkan semua penyelundup ke penegak hukum. Urusan ada yang coba bermain api, saya akan hajar. Dan jika pengadilan membebaskan itu urusan hakim-hakim dengan Allah," pungkasnya.
Pilihan:
Forum Parlemen Dunia, Indonesia Dorong Kemerdekaan Palestina
(maf)
