Musda Golkar Diharapkan Tidak Gaduh

JAKARTA - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di tingkat‎ I atau Kabupaten maupun tingkat II atau provinsi diimbau tidak menimbulkan kegaduhan.

Diketahui, sebelum pemilihan ketua umum melalui musyawarah nasional (munas) pada pertengahan April mendatang, musda tingkat I dan II harus digelar terlebih dahulu.

Pengurus DPD tingkat I dan II harus dikembalikan ke kepengurusan Munas Riau. Sebab, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly belum lama ini memperpanjang masa surat keputusan kepengurusan Munas Riau.

Diketahui ada beberapa pengurus DPD yang dipecat karena mendukung kubu Munas Jakarta maupun Bali saat dualisme kepengurusan terjadi.

"Kita harapkan dalam koridor yang saya katakan tadi, jangan membangun lagi, membuat lagi kegaduhan, kericuhan di luar konteks itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar hasil Munas Riau Azhar Romli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2016)

"Misal bikin musda seolah-olah ini permanen di luar, daripada apa, padahal akibat daripada pemecatan ini tidak tuntas misalnya," imbuhnya.

Dia meminta agar‎ pengurus Partai Golkar di tingkat daerah maupun di pusat harus dituntaskan terlebih dahulu, sebelum munas dilaksanakan.