DPR Minta Menpan RB Penuhi Janji Angkat Tenaga Honorer
Sabtu, 13 Februari 2016 - 16:22 WIB
DPR Minta Menpan RB Penuhi Janji Angkat Tenaga Honorer
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Amran meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi memenuhi janjinya mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.
Janji Yuddy sendiri menurut Amran disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) 15 September 2015 silam, yang menyebut akan mengangkat secara bertahap tenaga honorer tersebut hingga 2019.
"Kembali ke kesepakatan 15 September 2015, diselesaikan secara bertahap," ujar Amran saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya "Mengejar Takdir Tenaga Honorer" di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Dituturkan Amran, dari 439 ribu tenaga honorer yang ada saat ini, Kemenpan RB berjanji akan mengangkat 110 ribu di 2016. Dilanjutkan di 2017 dan berakhir di 2019.
"Tapi tentu kami di sini tidak menutup mata, dari 439 ribu itu terselip yang bukan tenaga honor betulan. Ya mungkin di situ ada bodong," tutur Amran.
Oleh karena itu, politikus PAN ini menyarankan diperlukan validasi kembali untuk menyaring honorer yang memang berhak untuk diangkat sesuai dengan kapasitasnya.
"Kalau sudah dilakukan validasi verifikasi kembali maka komisi II salah satu usulannya tidak perlu ada tes lagi. Salah satunya untuk menghindari calo," pungkasnya.
PILIHAN:
Tangkap Tangan Pejabat MA Terkait Suap Penanganan Perkara Kasasi
Merasa Diperbudak, Tenaga Honorer K2 Sakit Hati dengan Menpan RB
Janji Yuddy sendiri menurut Amran disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) 15 September 2015 silam, yang menyebut akan mengangkat secara bertahap tenaga honorer tersebut hingga 2019.
"Kembali ke kesepakatan 15 September 2015, diselesaikan secara bertahap," ujar Amran saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya "Mengejar Takdir Tenaga Honorer" di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Dituturkan Amran, dari 439 ribu tenaga honorer yang ada saat ini, Kemenpan RB berjanji akan mengangkat 110 ribu di 2016. Dilanjutkan di 2017 dan berakhir di 2019.
"Tapi tentu kami di sini tidak menutup mata, dari 439 ribu itu terselip yang bukan tenaga honor betulan. Ya mungkin di situ ada bodong," tutur Amran.
Oleh karena itu, politikus PAN ini menyarankan diperlukan validasi kembali untuk menyaring honorer yang memang berhak untuk diangkat sesuai dengan kapasitasnya.
"Kalau sudah dilakukan validasi verifikasi kembali maka komisi II salah satu usulannya tidak perlu ada tes lagi. Salah satunya untuk menghindari calo," pungkasnya.
PILIHAN:
Tangkap Tangan Pejabat MA Terkait Suap Penanganan Perkara Kasasi
Merasa Diperbudak, Tenaga Honorer K2 Sakit Hati dengan Menpan RB
(kri)
