Yusril Sebut Menkumham seperti Sinterklas
Jum'at, 29 Januari 2016 - 19:46 WIB
Yusril Sebut Menkumham seperti Sinterklas
A
A
A
JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra mengkritik keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait perpanjangan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau.
Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ica) menilai dengan mengeluarkan keputusan itu seolah-olah Yasonna seperti Sinterklas. (Baca juga: Menkumham Resmi Terbitkan Surat Pengesahan Munas Riau)
"Dia (Yasonna) bilang katanya inilah keputusan saya ini untuk menyelesaikan konflik di Partai Golkar kayak Sinterklas saja dia. Padahal dia juga yang bikin kacau itu," kata Yusril di kantornya di Mall Casablanca, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Menurut dia, perpanjangan masa SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau bukan persoalan bijak atau tidak bijak. "Tapi dia harus melaksanakan putusan pengadilan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, tanpa Yasonna memperpanjang masa kepengurusan Munas Riau itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memutuskan hal demikian.
"Sebenarnya itu kan sudah ada putusan pengadilan negeri Jakarta Utara yang menyatakan sambil menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka DPP Golkar yang sah adalah DPP Golkar hasil Munas Riau. Itu sudah diputuskan oleh pengadilan, dan putusannya itu berlaku serta merta," tutur Yusril.
Dia menambahkan, seharusnya Yasonna mencantumkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam SK perpanjangan masa kepengurusan Munas Riau.
PILIHAN:
Golkar Merapat, Jokowi Tak Akan Lupakan Parpol Lain
Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ica) menilai dengan mengeluarkan keputusan itu seolah-olah Yasonna seperti Sinterklas. (Baca juga: Menkumham Resmi Terbitkan Surat Pengesahan Munas Riau)
"Dia (Yasonna) bilang katanya inilah keputusan saya ini untuk menyelesaikan konflik di Partai Golkar kayak Sinterklas saja dia. Padahal dia juga yang bikin kacau itu," kata Yusril di kantornya di Mall Casablanca, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Menurut dia, perpanjangan masa SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau bukan persoalan bijak atau tidak bijak. "Tapi dia harus melaksanakan putusan pengadilan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, tanpa Yasonna memperpanjang masa kepengurusan Munas Riau itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memutuskan hal demikian.
"Sebenarnya itu kan sudah ada putusan pengadilan negeri Jakarta Utara yang menyatakan sambil menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka DPP Golkar yang sah adalah DPP Golkar hasil Munas Riau. Itu sudah diputuskan oleh pengadilan, dan putusannya itu berlaku serta merta," tutur Yusril.
Dia menambahkan, seharusnya Yasonna mencantumkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam SK perpanjangan masa kepengurusan Munas Riau.
PILIHAN:
Golkar Merapat, Jokowi Tak Akan Lupakan Parpol Lain
(dam)
