HT Ingin Indonesia Berdaulat dan Mandiri
HT Ingin Indonesia Berdaulat dan Mandiri
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dinilai menjadi negara yang berjalan tanpa arah dan tanpa konsep. Kondisi tersebut mengakibatkan cita-cita untuk menyejahterakan rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 semakin jauh untuk tercapai.
Bahkan, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia kini semakin menurun dan angka ketergantungan dengan asing semakin tinggi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat memberi pembekalan kepada ratusan kader Partai Perindo dalam acara pelantikan pengurus DPC Partai Perindo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (28/1/2016).
Pria yang biasa disapa HT itu mengungkapkan, Indonesia saat ini berjalan tanpa mengetahui tujuan dan arah yang akan dicapai. Konsep-konsep yang telah ditanamkan para pendiri bangsa ini dinilainya tidak lagi diterapkan dengan benar.
“Indonesia ini mencontoh siapa? Liberal enggak, sosial juga enggak,” katanya.
Dia menjelaskan, di negara sangat liberal seperti Amerika Serikat yang konon demokrasinya sangat maju dan ditiru banyak negara lain, sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat tetap dikuasai negara.
Sebut saja sektor industri perbankan yang posisinya strategis, yaitu perbankan retail tetap dilindungi dimiliki oleh nasional. Namun, kata dia, di Indonesia justru banyak dikuasai oleh asing.
“Negara kuat maka harus mandiri,” kata HT.
Dia mengingatkan agar Indonesia kembali ke cita-cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni menciptakan bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur, bagaimana pada akhirnya mencapai masyarakat bangsa makmur harus
kembali digelorakan.
Menurut dia, jika nanti rakyat Indonesia makmur maka kehidupannya akan benar-benar merdeka. Survei membuktikan 50 % kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% keluarga Indonesia dan 0,08% masyarakat Indonesia menguasai 20 % deposito yang ada di Indonesia.
Menurut dia, jika hanya sebagian masyarakat yang makmur maka tingkat kemakmura di Indonesia masih rendah. Apabila demikian, sambung HT, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara makmur.
“Apakah Indonesia sudah bersatu dan berdaulat? Saya rasa belum karena kita masih banyak tergantung pada investor asing,” katanya.
Dia menilai ada kebijakan yang salah. Peran strategis pemerintah dinilainya kurang dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.
HT mengatakan, pemerintah seharusnya selalu menggelorakan kedaulatan pangan. Namun, ternyata tidak demikian. Hal itu terlihat dari menurunnya produksi makanan
Dia menilai selama ini ada kebijakan yang salah, salah satunya terkait impor kebutuhan pokok antara lain, seperti gula, garam, cabai.
Menurut HT, jika kebijakan itu tidak segera diperbaiki makan Indonesia akan terus mengalami ketergantungan dengan negara lain. Apalagi, kata dia, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat.
Dia juga mengingatkan pentingnya kedaulatan energi, salah satunya mengembangkan energi alternatif.
PILIHAN:
Dukung Pemerintah, Golkar Bantah Incar Kursi Menteri
Bahkan, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia kini semakin menurun dan angka ketergantungan dengan asing semakin tinggi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat memberi pembekalan kepada ratusan kader Partai Perindo dalam acara pelantikan pengurus DPC Partai Perindo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (28/1/2016).
Pria yang biasa disapa HT itu mengungkapkan, Indonesia saat ini berjalan tanpa mengetahui tujuan dan arah yang akan dicapai. Konsep-konsep yang telah ditanamkan para pendiri bangsa ini dinilainya tidak lagi diterapkan dengan benar.
“Indonesia ini mencontoh siapa? Liberal enggak, sosial juga enggak,” katanya.
Dia menjelaskan, di negara sangat liberal seperti Amerika Serikat yang konon demokrasinya sangat maju dan ditiru banyak negara lain, sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat tetap dikuasai negara.
Sebut saja sektor industri perbankan yang posisinya strategis, yaitu perbankan retail tetap dilindungi dimiliki oleh nasional. Namun, kata dia, di Indonesia justru banyak dikuasai oleh asing.
“Negara kuat maka harus mandiri,” kata HT.
Dia mengingatkan agar Indonesia kembali ke cita-cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni menciptakan bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur, bagaimana pada akhirnya mencapai masyarakat bangsa makmur harus
kembali digelorakan.
Menurut dia, jika nanti rakyat Indonesia makmur maka kehidupannya akan benar-benar merdeka. Survei membuktikan 50 % kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% keluarga Indonesia dan 0,08% masyarakat Indonesia menguasai 20 % deposito yang ada di Indonesia.
Menurut dia, jika hanya sebagian masyarakat yang makmur maka tingkat kemakmura di Indonesia masih rendah. Apabila demikian, sambung HT, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara makmur.
“Apakah Indonesia sudah bersatu dan berdaulat? Saya rasa belum karena kita masih banyak tergantung pada investor asing,” katanya.
Dia menilai ada kebijakan yang salah. Peran strategis pemerintah dinilainya kurang dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.
HT mengatakan, pemerintah seharusnya selalu menggelorakan kedaulatan pangan. Namun, ternyata tidak demikian. Hal itu terlihat dari menurunnya produksi makanan
Dia menilai selama ini ada kebijakan yang salah, salah satunya terkait impor kebutuhan pokok antara lain, seperti gula, garam, cabai.
Menurut HT, jika kebijakan itu tidak segera diperbaiki makan Indonesia akan terus mengalami ketergantungan dengan negara lain. Apalagi, kata dia, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat.
Dia juga mengingatkan pentingnya kedaulatan energi, salah satunya mengembangkan energi alternatif.
PILIHAN:
Dukung Pemerintah, Golkar Bantah Incar Kursi Menteri
(dam)
Explore More