Menkumham Rahasiakan Golkar Mana yang Akan Disahkan
Selasa, 26 Januari 2016 - 08:03 WIB
Menkumham Rahasiakan Golkar Mana yang Akan Disahkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly akan mengesahkan Partai Golkar agar partai beringin itu dapat melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), guna menyelesaikan konflik dualisme internal di partai tersebut.
Kendati demikian, Yasonna enggan menjawab kepengurusan mana yang akan disahkan olehnya, yakni antara Munas Bali atau Munas Riau agar pelaksanaan munaslub nantinya memiliki legalitas hukum yang kuat.
"Tunggu saja tanggal mainnya, enggak seru nanti," ujar Yasonna usai menghadiri penutupan Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 25 Januari 2016.
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku akan menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait hasil Rapimnas Golkar yang memutuskan untuk mendukung pemerintah dan menggelar munaslub tersebut.
"Ini kami lapori dulu ke Bapak Presiden tentunya. Udah pasti lah. Tapi pokoknya sinyal-sinyal itu sudah jelas, enggak usah disanksikanlah," ucap Yasonna.
Yang pasti Yasonna menegaskan, sebelum Munaslub Golkar digelar. Pemerintah sudah mengeluarkan surat pengesahan Partai Golkar. "Harus ada dasar legalnya. Udahlah, dalam waktu dekatlah," tandasnya.
Pilihan:
Tiga Tokoh Ini Raih Penghargaan Gus Dur Award
Nama-nama Kader Muda yang Diisukan Jadi Caketum Golkar
Kendati demikian, Yasonna enggan menjawab kepengurusan mana yang akan disahkan olehnya, yakni antara Munas Bali atau Munas Riau agar pelaksanaan munaslub nantinya memiliki legalitas hukum yang kuat.
"Tunggu saja tanggal mainnya, enggak seru nanti," ujar Yasonna usai menghadiri penutupan Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 25 Januari 2016.
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku akan menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait hasil Rapimnas Golkar yang memutuskan untuk mendukung pemerintah dan menggelar munaslub tersebut.
"Ini kami lapori dulu ke Bapak Presiden tentunya. Udah pasti lah. Tapi pokoknya sinyal-sinyal itu sudah jelas, enggak usah disanksikanlah," ucap Yasonna.
Yang pasti Yasonna menegaskan, sebelum Munaslub Golkar digelar. Pemerintah sudah mengeluarkan surat pengesahan Partai Golkar. "Harus ada dasar legalnya. Udahlah, dalam waktu dekatlah," tandasnya.
Pilihan:
Tiga Tokoh Ini Raih Penghargaan Gus Dur Award
Nama-nama Kader Muda yang Diisukan Jadi Caketum Golkar
(maf)
