Bamsoet Tegaskan Golkar Bukan Partai Terlarang
Selasa, 05 Januari 2016 - 09:24 WIB
Bamsoet Tegaskan Golkar Bukan Partai Terlarang
A
A
A
JAKARTA - Dorongan untuk menggelar kembali Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk menyelesaikan polemik kepengurusan dan konflik dualisme partai semakin meluas.
Mulai dari usulan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, Generasi Muda Partai Golkar hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga politikus senior Partai Golkar.
Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo mengaku santai usulan tersebut. Pasalnya saat ini partai beringin masih memiliki legalitas dari pemerintah.
"Golkar tetap legal. Siapa yang bisa melarang? Apa pemerintah berani keluarkan Keppres Golkar partai terlarang? Enggak juga kan," ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu menilai, selama belum ada larangan resmi bahwa Golkar partai terlarang, maka legal kepengurusan Munas Riau sebagai pengendali partai.
Dia mengungkapkan, kepengurusan Riau sudah membuat Munas di Bali yang tinggal menunggu pengesahannya dari Kemenkumham. Meski sebelumnya telah mendaftarkan kepengurusan Munas Bali.
Bamsoet mengaku pihaknya kembali mendaftarkan kepengurusan tersebut pada Minggu 3 Januari 2016 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pasalnya, ada beberapa kubu Agung Laksono yang diakomodir oleh kubu Ical.
"Sudah lama didaftarkan. Tapi minggu didaftarkan kembali karena harus mengakomodir beberapa pengurus dari pihak Ancol," ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Maka itu, pihaknya mengaku santai menanggapi adanya dorongan kembali menggelar munas. Menurut Bamsoet yang panik dan mendorong menggelar munas sendiri adalah Golkar kubu Agung Laksono.
"Wajar kalau mereka panik. Karena mereka yang di kubu Ancol hasil munas abal-abal itu sekarang seperti layangan putus. Kalau ada yang bilang fraksi jadi ilegal, itu pasti caleg gagal yang stres," tandas Bamsoet.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Mulai dari usulan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, Generasi Muda Partai Golkar hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga politikus senior Partai Golkar.
Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo mengaku santai usulan tersebut. Pasalnya saat ini partai beringin masih memiliki legalitas dari pemerintah.
"Golkar tetap legal. Siapa yang bisa melarang? Apa pemerintah berani keluarkan Keppres Golkar partai terlarang? Enggak juga kan," ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu menilai, selama belum ada larangan resmi bahwa Golkar partai terlarang, maka legal kepengurusan Munas Riau sebagai pengendali partai.
Dia mengungkapkan, kepengurusan Riau sudah membuat Munas di Bali yang tinggal menunggu pengesahannya dari Kemenkumham. Meski sebelumnya telah mendaftarkan kepengurusan Munas Bali.
Bamsoet mengaku pihaknya kembali mendaftarkan kepengurusan tersebut pada Minggu 3 Januari 2016 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pasalnya, ada beberapa kubu Agung Laksono yang diakomodir oleh kubu Ical.
"Sudah lama didaftarkan. Tapi minggu didaftarkan kembali karena harus mengakomodir beberapa pengurus dari pihak Ancol," ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Maka itu, pihaknya mengaku santai menanggapi adanya dorongan kembali menggelar munas. Menurut Bamsoet yang panik dan mendorong menggelar munas sendiri adalah Golkar kubu Agung Laksono.
"Wajar kalau mereka panik. Karena mereka yang di kubu Ancol hasil munas abal-abal itu sekarang seperti layangan putus. Kalau ada yang bilang fraksi jadi ilegal, itu pasti caleg gagal yang stres," tandas Bamsoet.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
(maf)
