Terpilihnya 30 Wanita di Pilkada Bukti Politik Kian Humanis

JAKARTA - Terpilihnya 30 perempuan dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu mendapat apresiasi dari kalangan DPR wanita.

Dengan terpilihnya para srikandi tersebut diharapkan dapat menjadi role model bagi perempuan lain dalam berkarya dan membangun daerah.

"Saya mengapresiasi dan menyampaikan selamat atas terpilihnya sedikitnya 30 calon kepala daerah dari perempuan dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu versi hitung cepat," kata Anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati, Jumat 11 Dsember 2015.

Menurut Okky, meskipun jumlahnya tidak dominan, terpilihnya para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Indonesia ini dapat memberikan harapan baru bahwa politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis.

"Kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia," ujar Anggota Komisi X DPR itu.

Okky berpendapat, terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia.

Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif.

Karena itu, dia mengharapkan keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak.

Seperti persoalan kesehatan ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah.

"Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya. Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid berpandangan, terpilihnya perempuan sebagai kada dan cakada menunjukkan masyarakat Indonesia sudah dewasa dan tidak membedakan antara pemimpin perempuan dengan laki-laki.

Meski demikian, dirinya mengaku kecewa dengan masih sedikitnya jumlah perempuan yang diajukan menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 9 Desember 2015.

"Meski Pilkada kali ini berhasil memilih 30 perempuan, tetapi terdapat permasalahan pencalonan kepala daerah perempuan yang diajukan oleh partai politik. Hanya sebanyak 7,32% calon kepala daerah atau sebanyak 123 orang dari total 810 calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Menurut Meutya, tentunya masalah utama akan hal ini berasal dari partai politik. Perempuan yang terpilih oleh partai adalah mereka yang memiliki hubungan genealogis dengan tokoh berpengaruh, punya capital ekonomi yang besar, hingga mempunyai estetika fisik yang kerap ditampilkan secara berlebihan.

"Sedangkan bagi calon yang tidak memiliki modal-modal tersebut, sangat sulit untuk mendapatkan haknya yaitu hak untuk dipilih," sesal Anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, berdasarkan quick count hasil Pilkada 9 Desember 2015, tercatat terdapat 30 perempuan yang sukses terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Data yang dihimpun oleh media dan hasil quick count berbagai lembaga survei. Mereka yakni, Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel), Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Sri Sumarni (Bupati Grobogan).

Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Neni Moerniaeni (Walikota Bontang), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kertanegara), Chusnunia (Bupati Lampung Timur, Asmah Gani (Bupati Nunukan), Ilmiati Daud (Wakil Bupati Wakatobi), Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara), Anna Sophana (Bupati Indramayu).

Kemudian, Kartika Hidayati (Wabup Lamongan), Vonnie Anneke Panambuan (Bupati Minahasa Utara), Irna Narulita (Bupati Pandeglang), I Gusti Ayu Mas Sumantri (Bupati Karangasem), Indah Damayanti Putri (Bupati Bima), Faida Bupati Jember).

Haryanti (Bupati Kediri), Christine E Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), Neti Herawati (Wabup Kepahiang), Mirna Annisa (Bupati Kendal), Hairiah (Wabup Sambas), Badingah (Bupati Gunung Kidul), Sri Muslimatin (Wabup Sleman), Merya Nur (Wabup Kolaka).

Hevearita Gunaryanti (Wawalkot Semarang), Yulis Suti Sutri (Wabup Kuar), Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Bupati Sragen), Sophia Fatah (wakil bupati Batanghari).