Kebijakan Fokus ke Masyarakat Mapan, yang Miskin Tertinggal

JEMBER - Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini masih terfokus pada masyarakat mapan. Akibatnya, masyarakat menengah bawah semakin tertinggal.

"70% rakyat kita masih belum mampu dan miskin. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terfokus pada masyarakat yang mapan. Belum ada kebijakan-kebijakan konkrit yang menyentuh dan bisa membuat mereka naik kelas," kata Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Jawa Timur (Jatim) di Jember, Jawa Timur, Kamis 26 November 2015.

Dapil 4 meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Menurut HT, kesenjangan sosial di Indonesia, makin hari makin lebar. Dia mencontohkan, jumlah penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa. Namun, baru sekitar 20 jutaan orang yang tercatat sebagai wajib pajak. Sebagai informasi, data wajib pajak saat ini baru sebesar 26,8 juta orang. Batasan untuk terkena pajak saat ini adalah memiliki penghasilan diatas Rp3 juta per bulan.

"Kesimpulannya adalah, kita harus prihatin. Prihatin itu tidak cuma nongkrong-nongkrong saja. Yang bisa membenahi kondisi bangsa kita saat ini, kita sendiri. Itulah, kenapa Partai Perindo hadir," kata pria asal Jawa Timur ini.

Hary mengatakan, Partai Perindo hadir untuk mengembalikan Indonesia pada relnya. "40 tahun lalu kita berharap Indonesia akan sangat luar biasa. Ditunggu 40 tahun kemudian, dibilang nanti. Ditunggu 10 tahun lagi, dijawab nanti, ditunggu 10 tahun lagi, nanti kita akan maju. Ini sudah 70 tahun. Jangan kita menjadi negara tarsok (entar besok )," katanya.