PP Muhammadiyah Soroti Netralitas KPU-Bawaslu
Senin, 23 November 2015 - 13:42 WIB
PP Muhammadiyah Soroti Netralitas KPU-Bawaslu
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sisi netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Mengacu pada banyaknya penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammadiyah berharap hal itu bisa dicegah sedini mungkin.
"Kita ingin penyelenggara, mereka betul-betul menjaga netralitas, juga menjamin kepastian bahwa pilkada bukan hanya prosedural (lancar semata) tapi juga menghasilkan kepala daerah yang dapat membawa Indonesia maju," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Dakwah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Haedar berharap, penyelenggaraan pilkada serentak untuk pertama kalinya ini juga bisa menjadi contoh untuk pelaksanaan serupa di masa yang akan datang. Untuk itu, penting memastikan agar pelaksanaannya tidak diwarnai dengan kekerasan serta kecurangan.
"Ini pengalaman baru menyelenggarakan serentak. Kalau ini sukses maka akan jadi prestasi, tapi selain itu kita juga ingin ada perubahan-perubahan signifikan dalam politik Indonesia," tambahnya.
Sementara, Ketua PP Muhammadiyah bidang luar negeri yang juga pakar politik, Bahtiar Effendy juga menilai potensi penyalahgunaan wewenang di pilkada oleh penyelenggara masih terbuka. Untuk itu, perlu adanya penguatan integritas dan pengawasan dari semua pihak.
"Bukan indikasi lagi, tapi di pengalaman lalu memang ada. Makanya mengapa diperlukan Panwas bahkan DKPP," ucap Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, apabila penyelenggara telah bekerja dengan jujur dan independen, maka menutup peluang untuk terjadinya sengketa, juga kericuhan di masyarakat. "Kalau mereka netral, maka ini tidak akan menjadi amunisi bagi yang kalah mengajukan sengketa," pungkasnya.
PILIHAN:
Effendi Sayangkan jika Benar JK Suruh Sudirman Lapor ke MKD
Fadli Zon Nilai Setya Novanto Dijebak Pakai Operasi Intelijen
Mengacu pada banyaknya penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammadiyah berharap hal itu bisa dicegah sedini mungkin.
"Kita ingin penyelenggara, mereka betul-betul menjaga netralitas, juga menjamin kepastian bahwa pilkada bukan hanya prosedural (lancar semata) tapi juga menghasilkan kepala daerah yang dapat membawa Indonesia maju," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Dakwah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Haedar berharap, penyelenggaraan pilkada serentak untuk pertama kalinya ini juga bisa menjadi contoh untuk pelaksanaan serupa di masa yang akan datang. Untuk itu, penting memastikan agar pelaksanaannya tidak diwarnai dengan kekerasan serta kecurangan.
"Ini pengalaman baru menyelenggarakan serentak. Kalau ini sukses maka akan jadi prestasi, tapi selain itu kita juga ingin ada perubahan-perubahan signifikan dalam politik Indonesia," tambahnya.
Sementara, Ketua PP Muhammadiyah bidang luar negeri yang juga pakar politik, Bahtiar Effendy juga menilai potensi penyalahgunaan wewenang di pilkada oleh penyelenggara masih terbuka. Untuk itu, perlu adanya penguatan integritas dan pengawasan dari semua pihak.
"Bukan indikasi lagi, tapi di pengalaman lalu memang ada. Makanya mengapa diperlukan Panwas bahkan DKPP," ucap Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, apabila penyelenggara telah bekerja dengan jujur dan independen, maka menutup peluang untuk terjadinya sengketa, juga kericuhan di masyarakat. "Kalau mereka netral, maka ini tidak akan menjadi amunisi bagi yang kalah mengajukan sengketa," pungkasnya.
PILIHAN:
Effendi Sayangkan jika Benar JK Suruh Sudirman Lapor ke MKD
Fadli Zon Nilai Setya Novanto Dijebak Pakai Operasi Intelijen
(kri)
