Pasang Bendera Setengah Tiang, Warga Mulai Tak Percaya Pemerintah
Kamis, 29 Oktober 2015 - 16:28 WIB
Pasang Bendera Setengah Tiang, Warga Mulai Tak Percaya Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Warga di sejumlah wilayah yang terkena dampak kabut asap melakukan protes dengan mengibarkan bendera setengah tiang.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai aksi tersebut menunjukkan masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah dalam menangani bencana kabut asap.
"Artinya sekarang ada ketidakpercayaan publik pada pemerintah atau disebut distrust. Mereka sudah sulit percaya terhadap pemerintah untuk menyelesaikan masalah asap," kata Pangi kepada Sindonews, Kamis (29/10/2015).
Pangi memaparkan, pemasangan bendera setengah tiang di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga sebagai bentuk solidaritas bagi korban jiwa akibat bencana kabut asap. (Baca juga: Pantau Asap, Jokowi Ngantor di Kabupaten OKI)
Oleh karena itu, Pangi mendesak pemerintah segera merespons protes masyarakat tersebut dengan tindakan nyata di lapangan.
Salah satunya dengan mengevaluasi regulasi izin pemberian konsesi pengelolaan lahan gambut dan hutan untuk perkebunan skala besar.
"Jangan sampai pemerintah mengatakan, biarlah ini pelajaran bagi daerah yang membakar lahan gambut, tapi pemerintah cuci tangan," kata Pangi.
PILIHAN:
Survei LSI: Jokowi Butuh Menteri Utama
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai aksi tersebut menunjukkan masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah dalam menangani bencana kabut asap.
"Artinya sekarang ada ketidakpercayaan publik pada pemerintah atau disebut distrust. Mereka sudah sulit percaya terhadap pemerintah untuk menyelesaikan masalah asap," kata Pangi kepada Sindonews, Kamis (29/10/2015).
Pangi memaparkan, pemasangan bendera setengah tiang di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga sebagai bentuk solidaritas bagi korban jiwa akibat bencana kabut asap. (Baca juga: Pantau Asap, Jokowi Ngantor di Kabupaten OKI)
Oleh karena itu, Pangi mendesak pemerintah segera merespons protes masyarakat tersebut dengan tindakan nyata di lapangan.
Salah satunya dengan mengevaluasi regulasi izin pemberian konsesi pengelolaan lahan gambut dan hutan untuk perkebunan skala besar.
"Jangan sampai pemerintah mengatakan, biarlah ini pelajaran bagi daerah yang membakar lahan gambut, tapi pemerintah cuci tangan," kata Pangi.
PILIHAN:
Survei LSI: Jokowi Butuh Menteri Utama
(dam)
