Koordinasi Pemerintah Atasi Kabut Asap Dinilai Parsial
Rabu, 28 Oktober 2015 - 15:25 WIB
Koordinasi Pemerintah Atasi Kabut Asap Dinilai Parsial
A
A
A
JAKARTA - Koordinasi pemerintah dalam menanggulangi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dinilai buruk. Terlihat sejumlah lembaga yang ada di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kompak dalam menangani kabut asap.
"Koordinasi yang dilakukan pemerintah parsial. BNPB jalan sendiri, polisi jalan sendiri, bupati dan kepala daerah jalan sendiri, mereka terlihat gagap di lapangan," ujar Pengusul Pansus Asap dari Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra dalam Dialog Kenegaraan bertajuk Menanti Akhir Drama Kabut Asap di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).
"Butuh penanganan secara nasional agar koordinasi dapat dilakukan secara horizontal antar menteri dan vertikal ke bawah dengan para kepala daerah," imbuhnya.
Menurut Sutan, lemahnya koordinasi pemerintah juga diperparah dengan devisit anggaran penanggulangan bencana di tiap daerah terpapar asap. Karenanya, anggota Komisi X DPR ini mendesak dibentuknya Pansus Asap di DPR.
Menurutnya, pembentukan pansus akan mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan bencana asap dengan baik. Salah satunya yakni mengusut pelaku kejahatan lingkungan dan perusahaan pembakar hutan yang selama ini luput dari hukum.
"Kelambanan pemerintah membuat kejadian ini menjadi luar biasa. Pernyataan pemerintah soal Pansus bakal buang-buang waktu itu lucu. Justru pemerintah lah yang terlambat," pungkas Sutan.
PILIHAN:
Fadli Zon: Effendi Simbolon Pantas Jadi Menteri ESDM
KPK Kembali Periksa Sespri Dewie Yasin Limpo
"Koordinasi yang dilakukan pemerintah parsial. BNPB jalan sendiri, polisi jalan sendiri, bupati dan kepala daerah jalan sendiri, mereka terlihat gagap di lapangan," ujar Pengusul Pansus Asap dari Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra dalam Dialog Kenegaraan bertajuk Menanti Akhir Drama Kabut Asap di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).
"Butuh penanganan secara nasional agar koordinasi dapat dilakukan secara horizontal antar menteri dan vertikal ke bawah dengan para kepala daerah," imbuhnya.
Menurut Sutan, lemahnya koordinasi pemerintah juga diperparah dengan devisit anggaran penanggulangan bencana di tiap daerah terpapar asap. Karenanya, anggota Komisi X DPR ini mendesak dibentuknya Pansus Asap di DPR.
Menurutnya, pembentukan pansus akan mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan bencana asap dengan baik. Salah satunya yakni mengusut pelaku kejahatan lingkungan dan perusahaan pembakar hutan yang selama ini luput dari hukum.
"Kelambanan pemerintah membuat kejadian ini menjadi luar biasa. Pernyataan pemerintah soal Pansus bakal buang-buang waktu itu lucu. Justru pemerintah lah yang terlambat," pungkas Sutan.
PILIHAN:
Fadli Zon: Effendi Simbolon Pantas Jadi Menteri ESDM
KPK Kembali Periksa Sespri Dewie Yasin Limpo
(kri)
