Jokowi Terus Dikritik Lamban Tangani Asap
Senin, 26 Oktober 2015 - 19:02 WIB
Jokowi Terus Dikritik Lamban Tangani Asap
A
A
A
JAKARTA - Kritik terus menyerang Pemerintah Jokowi-JK dalam penanganan asap di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah dinilai sangat lamban melakukan penanganan sehingga bencana asap makin parah.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, bencana asap yang saat ini melanda Sumatera dan Kalimantan sama dengan kejadian pada tahun 1997. Namun pada saat itu penanganan asap sangat cepat.
Lukman Edy mencontohkan penanganan asap di Riau. Gubernur baru membuat posko tanggap darurat setelah didemo masyarakat dan diinterpelasi oleh DPRD. Belum lagi langkah Pemerintah pusat yang tak juga menjadikan persoalan asap menjadi bencana nasional hanya karena Perpres-nya belum jadi.
"Saya lebih sepakat penanganannya yang lelet. Ini kan bencana tahunan, oleh sebab itu menguji kita cepat tanggap atau tidak dilihat dari bencana ini meluas atau tidak. Sederhana saja, kalau meluas itu berarti penanganannya tidak bagus dan lambat, tapi kalau bisa dilokalisir itu tandanya penanganannya cerdas dan cepat," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Ketua Panitia Kerja (Panja) Asap itu mengatakan, jika alasan pemerintah tak menetapkan bencana asap sebagai status bencana nasional lantaran dikhawatirkan akan menjadi dalih-dalih para pelaku pembakaran, merupakan pemikiran keliru.
Meskipun ditetapkan sebagai bencana nasional, Lukman memandang pemerintah tetap dapat menjerat pidana para pelaku.
"Bencana nasional itu kan bisa disebabkan oleh kejadian alam, bisa juga disebabkan oleh manusia. Nah, bencana asap ini bisa dikatakan sebagai bencana nasional yang disebabkan oleh manusia, malah konsekuensinya lebih berat bagi pelaku. Pelaku bisa kita kejar dengan kejahatan kemanusiaan," tandas Lukman.
PILIHAN:
PBB Kritik Strategi Pemerintah Padamkan Api di Lahan Gambut
BNPB: Jakarta, Banten, Jabar, Bali Terimbas Kabut Asap
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, bencana asap yang saat ini melanda Sumatera dan Kalimantan sama dengan kejadian pada tahun 1997. Namun pada saat itu penanganan asap sangat cepat.
Lukman Edy mencontohkan penanganan asap di Riau. Gubernur baru membuat posko tanggap darurat setelah didemo masyarakat dan diinterpelasi oleh DPRD. Belum lagi langkah Pemerintah pusat yang tak juga menjadikan persoalan asap menjadi bencana nasional hanya karena Perpres-nya belum jadi.
"Saya lebih sepakat penanganannya yang lelet. Ini kan bencana tahunan, oleh sebab itu menguji kita cepat tanggap atau tidak dilihat dari bencana ini meluas atau tidak. Sederhana saja, kalau meluas itu berarti penanganannya tidak bagus dan lambat, tapi kalau bisa dilokalisir itu tandanya penanganannya cerdas dan cepat," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Ketua Panitia Kerja (Panja) Asap itu mengatakan, jika alasan pemerintah tak menetapkan bencana asap sebagai status bencana nasional lantaran dikhawatirkan akan menjadi dalih-dalih para pelaku pembakaran, merupakan pemikiran keliru.
Meskipun ditetapkan sebagai bencana nasional, Lukman memandang pemerintah tetap dapat menjerat pidana para pelaku.
"Bencana nasional itu kan bisa disebabkan oleh kejadian alam, bisa juga disebabkan oleh manusia. Nah, bencana asap ini bisa dikatakan sebagai bencana nasional yang disebabkan oleh manusia, malah konsekuensinya lebih berat bagi pelaku. Pelaku bisa kita kejar dengan kejahatan kemanusiaan," tandas Lukman.
PILIHAN:
PBB Kritik Strategi Pemerintah Padamkan Api di Lahan Gambut
BNPB: Jakarta, Banten, Jabar, Bali Terimbas Kabut Asap
(hyk)
