Menhut Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Pansus Asap
Menhut Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Pansus Asap
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LH) Siti Nurbaya Bakar menilai pembentukan panitia khusus (Pansus) asap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, saat ini pemerintah juga terus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Kalau pada dasarnya itu mekanisme internal di DPR. Tapi menurut saya enggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan sudah sedang terus berlangsung," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Menurut Siti, pemerintah sudah bekerja secara maksimal untuk menangani bencana asap tersebut. Seperti melakukan pemadaman dan lain-lain.
"Kalau dilihat pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain. Koordinasinya kawan-kawan bisa melihat sendiri. Upaya untuk melakukan pemadaman juga sudah berlangsung," ucap Siti.
Dia juga menjelaskan, jika dilihat hotspotnya saat ini juga sudah menurun banyak. Jika dilihat datanya, sampai dengan 24 Oktober 2015 di Riau hanya 44% dibandingkan tahun lalu.
"Dan hari ini tidak ada ya. Atau nanti kita lihat ya karena itu turun naik. Tetapi artinya terkendali. Tinggal yang di Sumsel 100%, jadi masih sama dengan periode lalu, jadi masih ditekan terus," jelasnya.
Kendati demikian, menurut Siti, jika dilihat dari gejala alam sangat kuat sekali kering dan panasnya. Sehingga jika dilihat, gejala alamnya sangat tinggi sekali dari Juli ke September.
"Kalau lihat datanya, sekarang bisa enam kali lipat. Kekuatannya enam kali lipat panasnya di Sumsel tapi sudah ditekan. Jadi karena sudah kita kurangi fire spotnya," ucapnya.
Kemudian di Kalimantan Barat (Kalbar), lanjut Siti, hotspotnya sudah 51% kemudian di Sumatera-Kalimantan 68% di seluruh Indonesia 71%. Upaya water bombing juga sudah dilakukan 90 juta liter air dan modifikasi cuaca dengan hujan buatan juga sudah dilakukan dengan 300 ton garam.
"Jadi artinya pemerintah tidak diam aja gitu, pemerintah terus berupaya, makin ke sini makin baik dengan indikator-indikator yang hotspot dan lain-lain," tandas Siti.
PILIHAN:
Polisi Akan Periksa Petinggi KY Soal Laporan Taufiqurrahman
KPK Kembali Periksa Mantan Sekjen Nasdem
"Kalau pada dasarnya itu mekanisme internal di DPR. Tapi menurut saya enggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan sudah sedang terus berlangsung," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Menurut Siti, pemerintah sudah bekerja secara maksimal untuk menangani bencana asap tersebut. Seperti melakukan pemadaman dan lain-lain.
"Kalau dilihat pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain. Koordinasinya kawan-kawan bisa melihat sendiri. Upaya untuk melakukan pemadaman juga sudah berlangsung," ucap Siti.
Dia juga menjelaskan, jika dilihat hotspotnya saat ini juga sudah menurun banyak. Jika dilihat datanya, sampai dengan 24 Oktober 2015 di Riau hanya 44% dibandingkan tahun lalu.
"Dan hari ini tidak ada ya. Atau nanti kita lihat ya karena itu turun naik. Tetapi artinya terkendali. Tinggal yang di Sumsel 100%, jadi masih sama dengan periode lalu, jadi masih ditekan terus," jelasnya.
Kendati demikian, menurut Siti, jika dilihat dari gejala alam sangat kuat sekali kering dan panasnya. Sehingga jika dilihat, gejala alamnya sangat tinggi sekali dari Juli ke September.
"Kalau lihat datanya, sekarang bisa enam kali lipat. Kekuatannya enam kali lipat panasnya di Sumsel tapi sudah ditekan. Jadi karena sudah kita kurangi fire spotnya," ucapnya.
Kemudian di Kalimantan Barat (Kalbar), lanjut Siti, hotspotnya sudah 51% kemudian di Sumatera-Kalimantan 68% di seluruh Indonesia 71%. Upaya water bombing juga sudah dilakukan 90 juta liter air dan modifikasi cuaca dengan hujan buatan juga sudah dilakukan dengan 300 ton garam.
"Jadi artinya pemerintah tidak diam aja gitu, pemerintah terus berupaya, makin ke sini makin baik dengan indikator-indikator yang hotspot dan lain-lain," tandas Siti.
PILIHAN:
Polisi Akan Periksa Petinggi KY Soal Laporan Taufiqurrahman
KPK Kembali Periksa Mantan Sekjen Nasdem
(kri)
Explore More