Keponakan Prabowo Kritik Sikap Pemerintah Lelet Tangani Asap

JAKARTA - DPR mendorong agar pemerintah perlu memotong serangkaian prosedur birokrasi untuk menangani kabut asap. Pasalnya, penanganan kabut asap dinilai sangat lamban dan tidak terkoordinasi sehingga, persoalan kabut asap tak kunjung selesai.

"Kita kan mau perkuat sistem presidensial, oke birokrasi lambat langsung kirim saja TNI dan Hercules bawa peralatan. Karena ini ada hubungan sama ketahanan nasional," kata Anggota Komisi VII, Aryo Djojohadikusumo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini menilai, tindakan penanganan sangat lama, Kapolri perlu melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu, baru presiden memberikan instruksi.

Seharusnya, setiap Polda yang memiliki helikopter langsung melihat ke lokasi dan mencari titik-titik apinya. Menurutnya, semua aparat menunggu kepemimpinan dari presiden, tapi sayangnya tidak ada yang bertanggung jawab atas kabut asap ini.

"Blusukan siapa saja bisa, saya juga lakukan tiap reses, tapi yang kita butuhkan sekarang kepemimpinan yang tegas. Ini pemerintah perlu tegas dan cepat, pasti DPR dukung," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Menurut Aryo, persoalan kabut asap memerlukan kepastian hukum, dan Presiden Jokowi sudah datang langsung meninjau ke lokasi. Seharusnya, pemerintah mengetahui lahan yang dibakar itu milik siapa, dan ditelusuri mengapa lahan seluas itu bisa terbakar dan menimbulkan kerugian yang sebegitu besarnya.

"Terus apa gunanya Kementerian Agraria. Tanya itu tanah siapa, panggil ke Istana, kalau enggak bisa gitu apa gunanya jadi presiden," tegasnya.

Aryo juga mengaku sangat kecewa dengan pernyataan presiden yang mengaatakan bahwa perlu tiga tahun untuk atasi kebakaran hutan. Bagaimana anak-anak bisa tumbuh besar dalam keadaan polusi udara terparah sedunia selama tiga tahun.

Sementara, sekarang saja sudah banyak yang menjadi korban atas kabut asap ini. "Jadi menurut saya, presiden bilang ini butuh tiga tahun itu tidak realistis, beliau tidak ambisius atau beliau tidak peduli. Bayangkan (jika) DKI (Ada) Istana tertutup kabut, ini sudah jadi national disaster ini," sesalnya.

Selain itu, Aryo juga heran mengapa kasus lumpur lapindo saja menjadi bencana nasional bahkan ada anggaran khususnya. Tapi, pemerintah seakan menutup mata bahwa ini merupakan suatu bencana dan ada urgensi untuk segera ditanggulangi.

"Padahal, rakyat punya harapan besar pada pemerintahan saat ini. Jangan buat mereka kecewa. Kalau presiden buat kecewa, jangan kaget kalau anak muda semakin apatis ke depan," tandasnya.

Pilihan:

Panglima TNI Siap Kurangi 30% Jumlah Prajurit Asal Ada UU Komcad