2 WNI Disandera, Jokowi Terlalu Lunak Hadapi OPM
2 WNI Disandera, Jokowi Terlalu Lunak Hadapi OPM
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta meninjau ulang kebijakan dalam menangani gerakan separatis di wilayah Papua. Salah satunya dengan mengoreksi pencabutan larangan bagi jurnalis asing masuk ke wilayah Papua.
Hal itu seperti diungkapkan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, dalam menyikapi penyanderaan dua Warga Negara Indonesia (WNI) oleh sekelompok orang bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jefry Pagawak.
"Kalau penyanderaannya bernuansa gerakan separatis OPM, presiden perlu meninjau kembali kebijakannya tentang penyelesaian OPM. Selama ini menurut saya terlalu lunak," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Lebih lanjut Effendi mengaku tidak khawatir jika koreksi pemerintah terhadap pencabutan larangan bagi jurnalis asing masuk ke wilayah Papua akan mendapat reaksi keras dari dunia internasional.
"Lebih baik kita antisipasi urusan dalam negeri terlebih dahulu," ucap Effendi.
Pilihan:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
Hal itu seperti diungkapkan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, dalam menyikapi penyanderaan dua Warga Negara Indonesia (WNI) oleh sekelompok orang bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jefry Pagawak.
"Kalau penyanderaannya bernuansa gerakan separatis OPM, presiden perlu meninjau kembali kebijakannya tentang penyelesaian OPM. Selama ini menurut saya terlalu lunak," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Lebih lanjut Effendi mengaku tidak khawatir jika koreksi pemerintah terhadap pencabutan larangan bagi jurnalis asing masuk ke wilayah Papua akan mendapat reaksi keras dari dunia internasional.
"Lebih baik kita antisipasi urusan dalam negeri terlebih dahulu," ucap Effendi.
Pilihan:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
(maf)
Explore More