Komisi II Dorong KPK Bongkar Praktik Politik Uang di Pilkada
Selasa, 01 September 2015 - 22:23 WIB
Komisi II Dorong KPK Bongkar Praktik Politik Uang di Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR mengamini sikap Komisi Pemgerantasan Korupsi (KPK) yang bersedia mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di penghujung 2015 mendatang. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan, KPK harus berani merealisasikan niatannya itu.
"Lebih bagus lagi OTT (operasi tangkap tangan). Pilkada ke depan sangat mungkin money politic, ini KPK harus berani," kata Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Riza mengatakan, pihaknya mendukung program-program yang akan dilakukan lembaga antikorupsi dalam menjamin jalannya pilkada tanpa politik uang. Sebab menurutnya, banyak kepala daerah yang kini memiliki rekening dengan jumlah yang fantastis.
"Padahal, kita tahu berapa gajinya, usahanya apa. Kalau uang sampai puluhan dan ratusan miliar itu tidak masuk akal, berapa tahun dia (menjabat kepala daerah) dan jadi pengusaha apa, tambang, migas? Kalau pengusaha kita memahami," ujar Riza.
Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini mendorong KPK untuk mengawasi hal tersebut. "Kalau perlu ada pembuktian terbalik dari rekening yang berjumlah triliunan itu," tegas Riza.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan pilkada.
PILIHAN:
Kapolri Berharap Brigjen Basaria Mampu Bikin KPK-Polri Harmonis
Kapolri Laporkan Aksi Demo Buruh ke Jokowi
"Lebih bagus lagi OTT (operasi tangkap tangan). Pilkada ke depan sangat mungkin money politic, ini KPK harus berani," kata Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Riza mengatakan, pihaknya mendukung program-program yang akan dilakukan lembaga antikorupsi dalam menjamin jalannya pilkada tanpa politik uang. Sebab menurutnya, banyak kepala daerah yang kini memiliki rekening dengan jumlah yang fantastis.
"Padahal, kita tahu berapa gajinya, usahanya apa. Kalau uang sampai puluhan dan ratusan miliar itu tidak masuk akal, berapa tahun dia (menjabat kepala daerah) dan jadi pengusaha apa, tambang, migas? Kalau pengusaha kita memahami," ujar Riza.
Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini mendorong KPK untuk mengawasi hal tersebut. "Kalau perlu ada pembuktian terbalik dari rekening yang berjumlah triliunan itu," tegas Riza.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan pilkada.
PILIHAN:
Kapolri Berharap Brigjen Basaria Mampu Bikin KPK-Polri Harmonis
Kapolri Laporkan Aksi Demo Buruh ke Jokowi
(kri)
