Menko PMK Pimpin Program Revolusi Mental
Selasa, 25 Agustus 2015 - 10:29 WIB
Menko PMK Pimpin Program Revolusi Mental
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani kemarin secara resmi meluncurkan program Revolusi Mental.
Bersamaan dengan itu pula, Menko PMK ditunjuk untuk memimpin program andalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) ini. Menurut Puan, gerakan Revolusi Mental dapat terwujud apabila setiap warga negara Indonesia mengedepankan integritas, kerja keras, dan gotong- royong.
Puan mengatakan, Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku manusia. Orientasi gerakan Revolusi Mental adalah kemajuan yang bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain.
”Seperti dikatakan Soekarno, Revolusi Mental bukan pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah gerakan nasional jangka panjang dan terus-menerus. Kerja-kerja yang kita lakukan pada hari ini menentukan nasib anak cucu kita pada masa depan,” ucap Puan saat memimpin pencanangan Tekad Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kantor Kantor Menko PMK, Jakarta, kemarin.
Puan menjelaskan alasan mengapa gerakan Revolusi Mental harus diawali di Kementerian PMK. ”Kementerian PMK ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator gerakan Revolusi Mental. Sebagai kementerian yang menaungi revolusi mental, kita harus menggaungkan hal tersebut,” ujar Puan.
Karena itu, Puan menekankan tiga nilai utama penting di hadapan para pimpinan dan staf kementerian. Tiga nilai itu adalah integritas, kerja keras, dan gotong-royong. ”Tiga hal ini harus menjadi budaya kerja kita saat ini,” tandasnya.
Dalam acara itu, Puan membacakan tekad Revolusi Mental di hadapan pimpinan dan pegawai kementerian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK Sugihartatmo mengatakan, salah satu agenda prioritas pembangunan nasional adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Tradisi atau budaya seperti korupsi, intoleransi, pelecehan terhadap hukum, dan cenderung menggunakan kekerasan masih terjadi hingga kini.
Karena itu, kata Sugihartatmo, dibutuhkan gerakan Revolusi Mental. ”Pemerintah menetapkan Revolusi Mental sebagai prasyarat yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka strategi rencana pembangunan nasional. Revolusi Mental merupa-kan gerakan hidup baru masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Menurut dia, gerakan Revolusi Mental tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga ditujukan untuk kalangan pemerintahan.
Dita angga / Rahmat sahid
Bersamaan dengan itu pula, Menko PMK ditunjuk untuk memimpin program andalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) ini. Menurut Puan, gerakan Revolusi Mental dapat terwujud apabila setiap warga negara Indonesia mengedepankan integritas, kerja keras, dan gotong- royong.
Puan mengatakan, Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku manusia. Orientasi gerakan Revolusi Mental adalah kemajuan yang bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain.
”Seperti dikatakan Soekarno, Revolusi Mental bukan pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah gerakan nasional jangka panjang dan terus-menerus. Kerja-kerja yang kita lakukan pada hari ini menentukan nasib anak cucu kita pada masa depan,” ucap Puan saat memimpin pencanangan Tekad Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kantor Kantor Menko PMK, Jakarta, kemarin.
Puan menjelaskan alasan mengapa gerakan Revolusi Mental harus diawali di Kementerian PMK. ”Kementerian PMK ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator gerakan Revolusi Mental. Sebagai kementerian yang menaungi revolusi mental, kita harus menggaungkan hal tersebut,” ujar Puan.
Karena itu, Puan menekankan tiga nilai utama penting di hadapan para pimpinan dan staf kementerian. Tiga nilai itu adalah integritas, kerja keras, dan gotong-royong. ”Tiga hal ini harus menjadi budaya kerja kita saat ini,” tandasnya.
Dalam acara itu, Puan membacakan tekad Revolusi Mental di hadapan pimpinan dan pegawai kementerian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK Sugihartatmo mengatakan, salah satu agenda prioritas pembangunan nasional adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Tradisi atau budaya seperti korupsi, intoleransi, pelecehan terhadap hukum, dan cenderung menggunakan kekerasan masih terjadi hingga kini.
Karena itu, kata Sugihartatmo, dibutuhkan gerakan Revolusi Mental. ”Pemerintah menetapkan Revolusi Mental sebagai prasyarat yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka strategi rencana pembangunan nasional. Revolusi Mental merupa-kan gerakan hidup baru masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Menurut dia, gerakan Revolusi Mental tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga ditujukan untuk kalangan pemerintahan.
Dita angga / Rahmat sahid
(ftr)
