Penggusuran Ditarget Rampung Sepekan

JAKARTA - Upaya Pembongkaran rumah di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur kembali dilanjutkan. Petugas gabungan merobohkan semua bangunan yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung.

Menggunakan enam unit ekskavator, perobohan rumah berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Guna mengamankan proses penggusuran, sekitar 3.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri disiagakan. Ruas Jalan Jatinegara Barat juga ditutup. Kendaraan yang hendak menuju Matraman dari Kampung Melayu dialihkan lewat Jalan Jatinegara Timur depan Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Timur.

Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas terlihat jauh lebih banyak mengawal proses penggusuran. Di setiap gang jalan masuk rumah warga dijaga ketat petugas dari kesatuan Brigadir Mobil (Brimob) bersenjata lengkap. Tenda bagi petinggi polisi dan Pemprov DKI Jakarta didirikan di pinggir jalan. Terlihat juga kasur lipat milik Brimob untuk istirahat petugas secara bergiliran.

Satu per satu ekskavator mulai datang sekitar pukul 06.30 WIB. Satu per satu rumah di bibir Kali Ciliwung diratakan dengan alat berat. Saat alat berat terus menghancurkan rumah, tampak sejumlah warga hanya bisa meratap. Beberapa ibu rumah tangga meneteskan air mata melihat rumah yang sudah puluhan tahun ditempati diratakan dengan tanah.

Salah satunya Yessi, warga RT 08 RW 03. Dia hanya bisa menangis melihat rumah yang sudah ditempati selama 31 tahun tersebutluluhlantah. Yangmembuat Yessi sedih karena rumah tersebut dibangun dari hasil kerja keras ibunya sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia. ”Hancur sudah rumah orang tua saya. Rumah tersebut hasil kerja 12 tahun ibu saya kerja di negara orang,” katanya kemarin.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana yang memantau proses penggusuran bersyukur penertiban hari kedua berjalan lancar tanpa ada gesekan. Dia yakin penggusuran rumah warga di Kampung Pulo bisa selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan selama sepekan.

Seminggu setelah dirobohkan, petugas masih berjaga sampai puing dan sampah bekas bangunan benar-benar bersih, baru kemudian dibangun site pile. Bambang mengatakan, pihaknya hanya sebagai pelaksana untuk normalisasi kali yang masuk sebagai program nasional. ”Kami terus melakukan pendekatan supaya masyarakat mau menerima. Kita ingin masyarakat hidup layak dan tidak kebanjiran lagi,” jelasnya.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Umar Faroq saat ditanyakan mengenai 27 warga yang ditangkap belum mau berkomentar lebih banyak. Dia hanya mengatakan, 27 warga tersebut masih terus diperiksa dan belum ada penetapan terhadap tersangka. ”Yang jelas mereka terjerat pasal perusakan,” sebutnya.

Korban Penganiayaan Masih Dirawat

Sementara itu, Eko Prasetyo, warga yang menjadi korban pengeroyokan Satpol PP, Kamis (20/8) lalu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Saint Carolus, Senen, Jakarta Pusat. Meskipun sudah melewati masa kritis, Eko masih harus mendapatkan perawatan khusus di ruang ICU.

Heri, 25, teman korban, mengatakan pengeroyokan terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu dia bersama korban hanya menonton proses penertiban dari ujung gang rumahnya di seberang Kampung Pulo. Keduanya terkejut saat bentrokan antara Satpol PP dan warga Kampung Pulo pecah.

Karena panik, dia bersama korban mencoba menutup warung dan menyelamatkan sejumlah barang dagangan. Pada saat yang sama, serangan Satpol PP berhasil memukul mundur warga yang melawan. Namun, entah apa yang terjadi, belasan petugas Satpol PP justru memukul dan menarik paksa korban hingga keluar gang.

”Udah teriak, ampun-ampun, tapi masih dipukulin juga. Kepalanya diinjek-injek , dipukulin pake bambu. Kita coba ambil, Satpol PP malah mukul kita juga, terus dibawa ke mobil polisi,” ungkapnya di RS Saint Carolus kemarin.

Kepala Humas RS Saint Carolus Maulina mengatakan, kondisi korban sudah berangsur membaik. Korban sudah bisa merespons meski hanya dengan kedipan mata. Maulina mengatakan luka yang telah dioperasi adalah kepala bagian kiri. Biasanya untuk luka yang seperti itu pasien bisa diperbolehkan pulang dalam waktu 3-4 hari ke depan. ”Saya rasa catatan penyakit pasien tidak bisa kita ungkapkan,” tutur perempuan berkacamata ini.

Di bagian lain, Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap korban kericuhan saat penertiban di Kampung Pulo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kericuhan yang terjadi saat penertiban merupakan ulah warga yang melawan petugas dengan kekerasan. ”Logikanya kalau ada kericuhan, secara naluri pasti menghindari. Itu kan situasinya sudah ricuh. Makanya, saya tidak tahu kasusnya seperti apa? Apa pun yang terjadi akan kita tanggung,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Ahok menjelaskan, penertiban Kampung Pulo sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia bahkan telah mengajukan proposal lengkap dengan desain pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Kampung Pulo hingga Jatinegara. Setelah ditertibkan, Pemprov DKI Jakarta membangun rusunawa dan mengganti 1,5 kali lebih luas lahan warga yang memiliki sertifikat.

Misalnya, warga yang memiliki sertifikat tanah dengan luas 100 meter akan diganti 150 meter. Artinya, apabila rusunawa seluas 30 meter, pemilik lahan mendapatkan lima unit. Sayangnya, tawaran tersebut tidak direspons warga. Warga meminta penertiban diundur dan meminta ganti rugi uang. ”Untuk itu, penertiban akan terus dilanjutkan meski mendapat perlawanan,” tandasnya.

Mantan bupati Belitung Timur itu menjamin pada musim hujan nanti kawasan Kampung Pulo hingga Jatinegara tidak akan banjir lagi. Syaratnya, penertiban sepanjang Kali Ciliwung lancar. Hal itu telah dibuktikannya ketika menertibkan 13 ruko di Jatinegara beberapa waktu lalu.

Prediksi Ahok, pada musim hujan nanti yang mengalami banjir adalah kawasan Jakarta Utara. Selain belum ada tanggul air pasang laut, seluruh limpahan aliran sungai masuk ke utara. Namun, banjir tersebut tidak memakan waktu sampai satu hari mengingat saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki pompa di kawasan utara. ”Kalau ini semua lancar, saya bilang sama wali Kota Jakarta Utara, kalau Kali Ciliwung semua lancar, yang sial kita di sini. Rumah gue tenggelam kalau enggak beres pompanya,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, seharusnya Ahok mematuhi janji-janji kampanyenya kepada warga akan melakukan relokasi tanpa menyakiti. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta itu akan memfasilitasi warga jika mereka mau mengajukan tuntutan kepada Ahok.

”Kalau pergub itu dilaksanakan, saya rasa tidak akan ricuh. Kami akan meminta Ketua DPRD Pras (Prasetio Edi Marsudi) untuk memanggil Ahok dan meminta penjelasannya perihal penertiban. Jangan sampai peristiwa ini terulang,” tegasnya. Pada dasarnya, Taufik sepakat dengan ada penertiban. Namun, jangan sampai penertiban berujung kericuhan.

Dia meminta Ahok bertanggung jawab sepenuhnya terhadap korban kericuhan, apalagi jika sampai meninggal.”Saya melihat kericuhan itu karena kurangnya komunikasi Ahok dengan warga. Sebanyak 10-20 kali pertemuan juga tidak masalah, kenapa takut ketemu warga?” ungkapnya.

Ridwansyah/ Bima setiyadi/ Helmi syarif