Ring Satu Istana Makin Gaduh

JAKARTA - Usai reshuffle, lingkaran dalam Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru semakin gaduh.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terlibat perang kritik dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Kemarin Rizal Ramli bahkan menantang JK berdebat.

Kegaduhan tentu saja bisa mengganggu konsolidasi pemerintahan pascareshuffle kabinet (12/8). Sebelumnya, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut juga terlibat polemik dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian pesawat Garuda.

Tantangan debat Rizal Ramli kepada JK tersebut sekaligus untuk menanggapi pernyataan JK yang meminta Rizal mempelajari terlebih dahulu perihal proyek listrik35.000megawatt( MW) sebelumberkomentar bahwa proyek pemerintah itu tidak masuk akal. ”Kalau mau paham (proyeklistrik35.000MW), mintaPakJusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” tantangnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kemarin, JK mengkritik balik pernyataan Rizal Ramli yang menilai proyek pembangkit listrik 35.000 MW tidak masuk akal.

Menurut JK, sebagai seorang menteri seharusnya Rizal memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum berkomentar. ”Janganbicara tanpapahampersoalan, itu berbahaya. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya.” “Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat. Itu kebutuhan, namanya listrik itu prasarana, artinya sebelum kita membangun, prasarana itu harus ada,” ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun membantah bahwa proyek pembangkit listrik itu adalah proyek yang menjadi ambisinya lantaran belum tercapai ketika dia menjabat sebagai wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menandaskan bahwa proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang diresmikan Presiden Jokowi.

”Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan,” pungkas JK. Pernyataan JK tersebut disampaikan sebagai reaksi atas pernyataan Rizal Ramli yang mengatakan target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 MW terlalu sulit dicapai.

Dia bahkan menyebut proyek yang dicanangkan Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Karena itu, dia mengaku akan meminta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) melakukan evaluasi. Dalam pandangannya, target pembangunan 35.000 MW semakin besar lantaran ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 MW listrik peninggalan pemerintah SBY.

Dengan demikian, total pembangunan pembangkit listrik hingga tahun 2019 menjadi 42.000 MW. Di sisi lain, kata dia, PLN tak mampu lagi membiayai seluruh proyek yang ditargetkan pemerintah itu lantaran investasinya yang besar. Pernyataan Rizal Ramli tersebut juga memancing anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa. Dia menilai Rizal Ramli tidak seharusnya mengkritik program pemerintah di hadapan publik.

Politikus PPP itu pun mengingatkan adanya teguran Presiden Jokowi. Namun Rizal Ramli tidak menggubris pernyataan Suharso. ”Itu tanya sajalah sendiri. Saya lagi nunggu (rapat terbatas) nih. Gitu saja ribet gitu loh ,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rizal pun menegaskan akan tetap memperbaiki target pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Menurut dia, pengkajian ulang tersebut dilakukan untuk menuju arah yang lebih baik. ”Apa pun yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Enggak ada masalah, gitu saja ribet . Yang penting kan tujuan-nya. Kita lakukan sesuatu untuk arah yang lebih baik,” tandasnya. Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai apa yang disampaikan Rizal Ramli secara substansial memang bagus untuk menjadi diskursus publik.

Tapi, yang harus diingat, posisi Rizal Ramli sekarang ini bukan lagi sebagai pengamat, melainkan sebagai pembantu Presiden yang hanya punya satu tugas, yakni menerjemahkan visi misi Presiden. Tidak malah membuat suasana di pemerintahan menjadi gaduh. Menurut dia, jika Rizal Ramli bersikukuh dengan sikapnya, seharusnya yang bersangkutan mundur dan kembali menempatkan diri sebagai pengamat yang bisa secara leluasa memberikan kritik kepada pemerintah.

Sebab tidak ada teori yang bisa membenarkan bahwa ada seorang menteri yang mempertanyakan suatu kebijakan pemerintah. ”Karena kontrak kerja seorang menteri itu dengan presiden. Jadi enggak bisa ada kritik ke presiden dari menteri yang disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Lebih jauh dia melihat, dari sisi dinamika politik, hal yang dipertontonkan Rizal menjadi antiklimaks dari makna reshuffle yang dilakukan Presiden. Dalam pandangannya, reshuffle oleh Presiden salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan.

”Tapi kalau justru kontroversial begini, tentu menjadi kontraproduktif. Harusnya reshuffle menimbulkan public trust dan harapan, tetapi dengan pernyataan kontroversial itu menjadi antiklimaks,” ucapnya.

Samakan Pendapat

Perbedaan pendapat di lingkup internal kabinet tersebut kemarin mendapat perhatian serius. Empat menteri koordinator berkumpul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk persamakan pendapat dan membahas program Kabinet Kerja selanjutnya.

”Rapat itu akan membahas koordinasi dan menyamakan bahasa. Kan kami bertiga itu baru,” ujar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela rapat. Luhut menuturkan, rapat akan secara khusus membicarakan perbedaan pendapat mengenai beberapa program pemerintah yang muncul belakangan ini. ”Nanti akan saya jelaskan data-data yang ada. Kami bicara data, jangan pakai perasaan. Perasaan nomor sekian. Data-data yang ada, apa akibat dari data-data ini, lalu bagaimana cara memosisikan diri,” ucap Luhut.

Selain perbedaan pendapat mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan JK, Rizal Ramli juga terlibat polemik dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Setelah dilantik menjadi menko kemaritiman, Rizal Ramli mengeluarkan kritik terhadap Rini yang berencana membeli pesawat Garuda. Dia menilai pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri.

Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung kerugian. Pernyataan itu membuat Rini geram. Dia menandaskan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Rini pun meminta Rizal Ramli yang baru bergabung di Kabinet Kerja untuk tidak berbicara tanpa dasar. Atas polemik tersebut, Jokowi telah memberikan teguran langsung kepada Rizal Ramli. Menurut anggota Tim Komunikasi Presiden Bidang Politik Teten Masduki, Jokowi mengingatkan bahwa kritik kepada pemerintah sepatutnya disampaikan secara internal dan bukan kepada masyarakat secara luas.

Rahmad sahid/ sindonews.com/ant