Rapat Konsultasi Hindari Politik Gaduh
Kamis, 06 Agustus 2015 - 02:03 WIB
Rapat Konsultasi Hindari Politik Gaduh
A
A
A
BOGOR - Rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para pimpinan lembaga negara kemarin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, untuk menghindari politik gaduh.
Selain itu, rapat tersebut guna menyamakan persepsi dan visi antara pemerintah dengan lembaga negara untuk Indonesia yang berkemajuan. "Kalau ada perbedaan apapun antar-lembaga negara, atau kementerian, maka forumnya adalah rapat konsultasi," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 5 Agustus 2015 kemarin.
Sehingga, disepakati rapat konsultasi hari ini akan dibuat rutin, apakah dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. "Kalau ada yang mendesak, bisa saja disegerakan," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Ketua DPR Setya Novanto menambahkan, ke depan rapat konsultasi itu bisa diperluas antara pimpinan lembaga negara dengan para menteri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ini bisa memberikan suatu penyelesaian masalah besar bagi kepentingan rakyat Indonesia," kata Setya di lokasi yang sama.
Sementara itu, Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, posisi KPK dalam rapat konsultasi hari ini lebih banyak sebagai pendengar. Menurut Ruki, Presiden Jokowi menghendaki agar semua kementerian dan lembaga negara mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan.
"Kita diminta saling memahami, dengan adanya keterbukaan antarlembaga disampaikan apapun," ujar Ruki. Adapun diperlukannya rapat konsultasi seperti hari ini, lanjut dia, agar menciptakan situasi nyaman untuk publik serta untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk investasi.
Seperti diketahui, rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin membahas berbagai persoalan yang dihadapi belakangan ini.
Mulai dari tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal di Pilkada serentak hingga pemberantasan korupsi. Selain para pimpinan lembaga negara, hadir pula para menteri kabinet kerja.
Selain itu, rapat tersebut guna menyamakan persepsi dan visi antara pemerintah dengan lembaga negara untuk Indonesia yang berkemajuan. "Kalau ada perbedaan apapun antar-lembaga negara, atau kementerian, maka forumnya adalah rapat konsultasi," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 5 Agustus 2015 kemarin.
Sehingga, disepakati rapat konsultasi hari ini akan dibuat rutin, apakah dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. "Kalau ada yang mendesak, bisa saja disegerakan," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Ketua DPR Setya Novanto menambahkan, ke depan rapat konsultasi itu bisa diperluas antara pimpinan lembaga negara dengan para menteri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ini bisa memberikan suatu penyelesaian masalah besar bagi kepentingan rakyat Indonesia," kata Setya di lokasi yang sama.
Sementara itu, Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, posisi KPK dalam rapat konsultasi hari ini lebih banyak sebagai pendengar. Menurut Ruki, Presiden Jokowi menghendaki agar semua kementerian dan lembaga negara mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan.
"Kita diminta saling memahami, dengan adanya keterbukaan antarlembaga disampaikan apapun," ujar Ruki. Adapun diperlukannya rapat konsultasi seperti hari ini, lanjut dia, agar menciptakan situasi nyaman untuk publik serta untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk investasi.
Seperti diketahui, rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin membahas berbagai persoalan yang dihadapi belakangan ini.
Mulai dari tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal di Pilkada serentak hingga pemberantasan korupsi. Selain para pimpinan lembaga negara, hadir pula para menteri kabinet kerja.
(whb)
