DPR Berharap Muhammadiyah Ikut Selesaikan Persoalan Bangsa

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap peserta Muktamar Muhammadiyah tidak hanya fokus membahas persoalan regenerasi dan pemilihan pimpinan persyarikatan.

Menurutnya mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu, banyak persoalan dan dimensi kehidupan berbangsa yang menunggu uluran tangan Muhammadiyah. Di saat semua elite politik melupakannya, sudah sewajarnya Muhammadiyah melakukan advokasi publik bagi kepentingan bangsa.

"Momentum sidang komisi sangat tepat untuk membicarakan isu-isu kebangsaan kontekstual kontemporer," ujar Saleh dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Rabu (5/8/2015).

Di antara isu penting dan strategis yang perlu dipikirkan muktamirin, kata dia, adalah tentang penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan petani dan nelayan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan TKI di luar negeri, pemeliharaan lingkungan dan lain-lain.

"Isu-isu dinilai sebagai isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, dakwah Muhammadiyah harus menyentuh wilayah itu," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, tentu sudah memikirkan hal itu. Namun, Saleh menilai, pemerintah tentu tidak bisa sendiri. "Pemerintah memerlukan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah. Apalagi, Muhammadiyah sudah lama berhasil menunjukkan karyanya bagi bangsa dan negara ini," tandasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi isu penting dan membutuhkan perhatian khusus. Apalagi, lanjut dia, kasus-kasus terakhir yang belakangan terjadi membuka mata hati semua pihak betapa dalam bidang ini Indonesia masih sangat lemah.

Maka itu, menurut Saleh, program-program pemberdayaan dan perlindungan anak harus betul-betul menyentuh dan berdampak luas. Sehingga, masa depan bangsa ini menjadi semakin cerah dan menjanjikan.

"Contoh kecil saja. Tayangan program-program di TV-TV kita masih banyak yang belum ramah anak. Kalau dipersentasi, tayangan program bagi orang dewasa masih lebih dominan. Anak-anak yang mestinya difasilitasi untuk bermain dan belajar seakan terlupakan," ucapnya.

Kemudian, lanjut Saleh, perlindungan TKI dan TKW. Para pahlawan devisa itu menurutnya, sering sekali menemukan masalah di luar negeri. Selain berhadapan dengan masalah hukum, tidak jarang mereka tidak memiliki dokumen kerja sebagaimana semestinya. Anehnya, banyak pihak yang kurang begitu memperhatikan.

Belum lagi, di negara-negara yang TKI nya banyak, pernikahan antara sesama mereka sering tidak dicatatkan. Padahal, sebagai warga negara mereka memiliki hak-hak sipil yang harus dipenuhi. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat itu juga bermasalah.

Setidaknya, mereka tidak diakui sebagai warga negara karena tidak bisa dibuatkan akta kelahirannya. Anak-anak ini suatu waktu bisa menjadi kelompok stateless (yang tidak memiliki kewarganegaraan).

"Dalam sidang komisi-komisi nanti, Muhammadiyah bisa saja merekomendasikan agar pemerintah membuka atase agama di negara-negara yang jumlah TKI-nya besar. Rekomendasi seperti itu tentu diperhatikan oleh pemerintah," tandasnya.

PILIHAN:
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Diingatkan Bukan Raja

Legalisasi Calon Tunggal Bahayakan Demokrasi