DPR Minta Presiden Hati-hati Keluarkan Perppu Pilkada
Selasa, 04 Agustus 2015 - 17:48 WIB
DPR Minta Presiden Hati-hati Keluarkan Perppu Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, presiden tidak bisa serta merta mengeluarkan Perppu untuk mengatasi masalah calon tunggal di Pilkada Serentak 2015.
Pasalnya, Undang-undang (UU) Pilkada sejak dibuat pertama kali memang sudah bermasalah, sehingga banyak Perppu untuk mengatasi masalah yang ada.
"Tidak bisa titip presiden bikin Perppu langsung selesai masalah, akan timbul masalah berikutnya. Sebaiknya presiden hati-hati dan memikirkan dampaknya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2015).
Fahri menilai, jika Perppu kembali diterbitkan maka itu akan mencederai proses Pilkada Serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember nanti.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin dengan banyaknya suara rakyat yang tidak tertampung lantaran banyak calon kepala daerah yang gagal mendaftar di daerahnya karena ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alasan partainya bersengketa.
Maka itu lanjut Fahri, pihaknya akan membahas permasalahan tersebut bersama presiden secepatnya.
"Besok ada rapat konsultasi dengan presiden di Istana Bogor diantaranya tentang pidato kenegaraan, nota keuangan dan mungkin juga akan bahas soal pilkada," tandasnya.
Pilihan:
Dahlan Iskan Menang, Status Tersangka Batal
DPR Tolak Permintaan Jokowi Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden
Pasalnya, Undang-undang (UU) Pilkada sejak dibuat pertama kali memang sudah bermasalah, sehingga banyak Perppu untuk mengatasi masalah yang ada.
"Tidak bisa titip presiden bikin Perppu langsung selesai masalah, akan timbul masalah berikutnya. Sebaiknya presiden hati-hati dan memikirkan dampaknya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2015).
Fahri menilai, jika Perppu kembali diterbitkan maka itu akan mencederai proses Pilkada Serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember nanti.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin dengan banyaknya suara rakyat yang tidak tertampung lantaran banyak calon kepala daerah yang gagal mendaftar di daerahnya karena ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alasan partainya bersengketa.
Maka itu lanjut Fahri, pihaknya akan membahas permasalahan tersebut bersama presiden secepatnya.
"Besok ada rapat konsultasi dengan presiden di Istana Bogor diantaranya tentang pidato kenegaraan, nota keuangan dan mungkin juga akan bahas soal pilkada," tandasnya.
Pilihan:
Dahlan Iskan Menang, Status Tersangka Batal
DPR Tolak Permintaan Jokowi Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden
(maf)
