Kemenristek Kembangkan E-Voting
Kemenristek Kembangkan E-Voting
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek- Dikti) akan mengembangkan teknologi electronic voting (e- Voting ).
E-voting ini berguna agar proses pemilihan umum berlangsung efisien, transparan, dan akuntabel. Menristek-Dikti M Nasir mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji coba e-voting di 200 desa di empat kabupaten, salah satunya di Sumatera Selatan pada pemilihan lalu.
Nasir mengatakan, jika e-voting diterapkan maka negara akan menghemat 70% pengeluaran negara sebab teknologi yang dipakai sudah secanggih yang dijalankan di pemilihan umum di Amerika Serikat. ”Jadi internet hanya ada di TPS. Data langsung dikirim ke kabupaten lalu provinsi. Dalam dua hari, data secara nasional sudah bisa didapat,” katanya di kantor Kemenristek- Dikti kemarin.
Mantan rektor Undip ini menjelaskan, tingkat manipulasi data pun bisa dihilangkan sebab semua data teregister online dan aktual. Dia pun memandang diperlukan e-KTP yang akan menjadi tanda pengenal pemilih, sehingga begitu si pemilih masuk ke TPS maka tidak perlu meminta kartu undangan, tetapi cukup sidik jari dan memencet pilihannya di layar komputer di bilik suara.
Nasir pun menegaskan harus ada sanksi pidana yang tegas untuk menghindari manipulasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski secara teknologi Indonesia sudah siap, Nasir mengungkapkan e-voting tidak mungkin diterapkan tahun ini. Pasalnya, tahun ini tidak diatur mengenai pemakaian e-voting. Selain itu, juga diperlukan revisi peraturan perundangan.
Namun jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meyakinkan DPR untuk merevisi peraturan perundangannya, dia optimis voting akan diterapkan pada 2016 dan tahun berikutnya. ”Dalam waktu dekat tidak mungkin karena harus mengubah undang-undang. Kita harus menunggu kajian dan usulan pemerintah ke DPR. Tetapi kami sendiri akan bantu dari segi riset untuk pengembangan ke depannya,” jelasnya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui sudah berbicara secara informal dengan Menristek-Dikti mengenai pemakaian teknologi informasi dalam pemilihan umum. Hal ini diperlukan karena dari segala sendi kehidupan ma-syarakat sudah familier dengan pemakaian teknologi informasi.
Begitu pula dengan proses pemilihan umum, dibutuhkan teknologi sehingga proses pemilihan hingga penghitungan suara dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan serta mudah pengawasannya.
Husni menjelaskan, pada penandatanganan nota kesepahaman mengenai verifikasi ijazah palsu dengan Kemenristek pekan lalu, memang belum diresmikan mengenai kerja sama teknologi tersebut. Pasalnya, mereka sedang melakukan kajian komprehensif terlebih dulu terhadap penggunaan teknologi pada pemilihan umum.
Neneng zubaidah
E-voting ini berguna agar proses pemilihan umum berlangsung efisien, transparan, dan akuntabel. Menristek-Dikti M Nasir mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji coba e-voting di 200 desa di empat kabupaten, salah satunya di Sumatera Selatan pada pemilihan lalu.
Nasir mengatakan, jika e-voting diterapkan maka negara akan menghemat 70% pengeluaran negara sebab teknologi yang dipakai sudah secanggih yang dijalankan di pemilihan umum di Amerika Serikat. ”Jadi internet hanya ada di TPS. Data langsung dikirim ke kabupaten lalu provinsi. Dalam dua hari, data secara nasional sudah bisa didapat,” katanya di kantor Kemenristek- Dikti kemarin.
Mantan rektor Undip ini menjelaskan, tingkat manipulasi data pun bisa dihilangkan sebab semua data teregister online dan aktual. Dia pun memandang diperlukan e-KTP yang akan menjadi tanda pengenal pemilih, sehingga begitu si pemilih masuk ke TPS maka tidak perlu meminta kartu undangan, tetapi cukup sidik jari dan memencet pilihannya di layar komputer di bilik suara.
Nasir pun menegaskan harus ada sanksi pidana yang tegas untuk menghindari manipulasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski secara teknologi Indonesia sudah siap, Nasir mengungkapkan e-voting tidak mungkin diterapkan tahun ini. Pasalnya, tahun ini tidak diatur mengenai pemakaian e-voting. Selain itu, juga diperlukan revisi peraturan perundangan.
Namun jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meyakinkan DPR untuk merevisi peraturan perundangannya, dia optimis voting akan diterapkan pada 2016 dan tahun berikutnya. ”Dalam waktu dekat tidak mungkin karena harus mengubah undang-undang. Kita harus menunggu kajian dan usulan pemerintah ke DPR. Tetapi kami sendiri akan bantu dari segi riset untuk pengembangan ke depannya,” jelasnya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui sudah berbicara secara informal dengan Menristek-Dikti mengenai pemakaian teknologi informasi dalam pemilihan umum. Hal ini diperlukan karena dari segala sendi kehidupan ma-syarakat sudah familier dengan pemakaian teknologi informasi.
Begitu pula dengan proses pemilihan umum, dibutuhkan teknologi sehingga proses pemilihan hingga penghitungan suara dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan serta mudah pengawasannya.
Husni menjelaskan, pada penandatanganan nota kesepahaman mengenai verifikasi ijazah palsu dengan Kemenristek pekan lalu, memang belum diresmikan mengenai kerja sama teknologi tersebut. Pasalnya, mereka sedang melakukan kajian komprehensif terlebih dulu terhadap penggunaan teknologi pada pemilihan umum.
Neneng zubaidah
(ftr)
Explore More