Formappi Tolak Koruptor Maju di Pilkada
Formappi Tolak Koruptor Maju di Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Penolakan terhadap calon kepala daerah berlatarbelakang koruptor terus bermunculan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penolakannya, kini giliran Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) angkat suara.
Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan, pihaknya menolak keras mantan terpidana kasus korupsi maju dalam pilkada karena alasan tidak etis. Dia pun mempertanyakan, bagaimana mungkin orang memiliki reputasi buruk diberikan ruang untuk kembali berkuasa.
"Saya sependapat dengan KPK dalam kasus ini (mantan napi korupsi tidak etis ikut pilkada). Saya kira dengan membiarkan mantan narapidana korupsi, parpol membuktikan keberpihakan mereka yang lemah pada pemberantasan korupsi," kata Lucius saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Meski setiap warga negara berhak menjadi calon pemimpin, Lucius mengingatkan, sebagai calon pemimpin seseorang tidak hanya dituntut untuk menjalankan haknya seorang diri. Melainkan juga harus memperhatikan hak orang lain, dalam hal ini hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas.
Menurut Lucius, hak seseorang tidak berdiri sendiri. Melainkan selalu berhubungan erat dengan kewajibannya sebagai makhluk sosial.
"Tuntutan etis terkait dengan pemimpin muncul karena pemimpin bukan hanya soal pemenuhan hak seseorang, tetapi ada hak orang-orang yang dipimpin yang mesti juga dipertimbangkan," papar dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, pertimbangan partai politik yang hanya mengacu pada peraturan semata dalam meloloskan calon pemimpin mengekspresikan rendahnya tanggung jawab etis partai terhadap hak orang yang sebelumnya telah dirampas oleh terpidana.
"Lolosnya mantan narapidana sebagai calon kepala daerah tidak memberikan pendidikan politik bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki kebajikan tinggi."
"Terpidana korupsi sesungguhnya merupakan predikat melekat pada seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan haknya sebagai pemimpin dengan mencaplok hak orang lain," tegasnya.
PILIHAN:
PDIP Minta Calon Tunggal di Pilkada Tetap Dilantik
PAN, PPP, dan Hanura Usung Koruptor di Pilkada Manado
Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan, pihaknya menolak keras mantan terpidana kasus korupsi maju dalam pilkada karena alasan tidak etis. Dia pun mempertanyakan, bagaimana mungkin orang memiliki reputasi buruk diberikan ruang untuk kembali berkuasa.
"Saya sependapat dengan KPK dalam kasus ini (mantan napi korupsi tidak etis ikut pilkada). Saya kira dengan membiarkan mantan narapidana korupsi, parpol membuktikan keberpihakan mereka yang lemah pada pemberantasan korupsi," kata Lucius saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Meski setiap warga negara berhak menjadi calon pemimpin, Lucius mengingatkan, sebagai calon pemimpin seseorang tidak hanya dituntut untuk menjalankan haknya seorang diri. Melainkan juga harus memperhatikan hak orang lain, dalam hal ini hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas.
Menurut Lucius, hak seseorang tidak berdiri sendiri. Melainkan selalu berhubungan erat dengan kewajibannya sebagai makhluk sosial.
"Tuntutan etis terkait dengan pemimpin muncul karena pemimpin bukan hanya soal pemenuhan hak seseorang, tetapi ada hak orang-orang yang dipimpin yang mesti juga dipertimbangkan," papar dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, pertimbangan partai politik yang hanya mengacu pada peraturan semata dalam meloloskan calon pemimpin mengekspresikan rendahnya tanggung jawab etis partai terhadap hak orang yang sebelumnya telah dirampas oleh terpidana.
"Lolosnya mantan narapidana sebagai calon kepala daerah tidak memberikan pendidikan politik bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki kebajikan tinggi."
"Terpidana korupsi sesungguhnya merupakan predikat melekat pada seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan haknya sebagai pemimpin dengan mencaplok hak orang lain," tegasnya.
PILIHAN:
PDIP Minta Calon Tunggal di Pilkada Tetap Dilantik
PAN, PPP, dan Hanura Usung Koruptor di Pilkada Manado
(kri)
Explore More