Sidang Lanjutan Praperadilan, Dahlan Ajukan Bukti Tambahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 07:33 WIB
Sidang Lanjutan Praperadilan, Dahlan Ajukan Bukti Tambahan
A
A
A
JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melanjutkan sidang praperadilan yang dimohonkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Dahlan Iskan.
Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan saksi fakta dalam sidang lanjutan, Kamis (30/7/2015). Pihaknya cuma menghadirkan saksi ahli.
Selain mengajukan saksi ahli, pihaknya juga mengajukan bukti-bukti tambahan. "Kalau bisa (ahli) dua pidana satu tata negara untuk menjelaskan putusan MK," ujar Yusril di PN Jaksel, Rabu, 29 Juli 2015.
Dia menambahkan, duplik yang disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta selaku termohon, dalilnya cuma pengulangan dari jawaban sebelumnya. Bahkan Yusril mengaggap termohon tidak konsisten.
"Pada intinya tetap mengatakan bahwa MK tak berwenang memutus perkara yang terkait penafsiran terhadap Pasal 1 Nomor 14 dalam KUHAP dan Pasal 183 dan 184, sehingga penetapan tersangka masih dianggap bukan objek praperadilan," tukasnya.
Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk (GI) di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013.
Selain Dahlan, Kejati DKI Jakarta juga menetapkan 15 orang lainnya sebagai tersangka. Semua dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca: Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Proyek Gardu Listrik.
Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan saksi fakta dalam sidang lanjutan, Kamis (30/7/2015). Pihaknya cuma menghadirkan saksi ahli.
Selain mengajukan saksi ahli, pihaknya juga mengajukan bukti-bukti tambahan. "Kalau bisa (ahli) dua pidana satu tata negara untuk menjelaskan putusan MK," ujar Yusril di PN Jaksel, Rabu, 29 Juli 2015.
Dia menambahkan, duplik yang disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta selaku termohon, dalilnya cuma pengulangan dari jawaban sebelumnya. Bahkan Yusril mengaggap termohon tidak konsisten.
"Pada intinya tetap mengatakan bahwa MK tak berwenang memutus perkara yang terkait penafsiran terhadap Pasal 1 Nomor 14 dalam KUHAP dan Pasal 183 dan 184, sehingga penetapan tersangka masih dianggap bukan objek praperadilan," tukasnya.
Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk (GI) di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013.
Selain Dahlan, Kejati DKI Jakarta juga menetapkan 15 orang lainnya sebagai tersangka. Semua dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca: Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Proyek Gardu Listrik.
(kur)
