Jelang Pilkada Serentak, DPR Minta Golkar Bersatu
Senin, 27 Juli 2015 - 16:16 WIB
Jelang Pilkada Serentak, DPR Minta Golkar Bersatu
A
A
A
JAKARTA - Perhelatan Pilkada Serentak 2015 sebentar lagi akan digelar. DPR meminta partai politik yang bersengketa untuk segera bersatu, khususnya Partai Golkar.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada Partai Golkar, baik permasalahan sengketa kepengurusan atau permasalahan penempatan Kantor DPP, harus diselesaikan secara musyawarah oleh kedua kubu di Golkar.
"Ini semuanya saya kira terserah pada mereka (Golkar). Itu urusan internal Partai Golkar, melalui proses musyawarah jangan ada kekerasan dan kekacauan. Itu bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).
Pasalnya menurut Fadli, jika masih berkonflik, partai yang bersengketa bisa saja menganggu institusi yang menggelar Pilkada Serentak 2015 tersebut dan juga menganggu partai lain.
"Ini kan institusi demokrasi, karena kalau ada satu atau dua institusi terganggu, ini kan menggangu juga, menganggu partai lain. Kan di daerah mereka telah memiliki persyaratan 20 persen dan kebingungan melakukan atau membentuk koalisi formasi dan lain-lain," jelasnya.
Pilihan:
Kubu Ical Serahkan ke Polri Soal Sengketa Kantor Golkar
Tinjau Ujian SBMPTN, Menristek Minta Stop Praktik Perjokian
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada Partai Golkar, baik permasalahan sengketa kepengurusan atau permasalahan penempatan Kantor DPP, harus diselesaikan secara musyawarah oleh kedua kubu di Golkar.
"Ini semuanya saya kira terserah pada mereka (Golkar). Itu urusan internal Partai Golkar, melalui proses musyawarah jangan ada kekerasan dan kekacauan. Itu bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).
Pasalnya menurut Fadli, jika masih berkonflik, partai yang bersengketa bisa saja menganggu institusi yang menggelar Pilkada Serentak 2015 tersebut dan juga menganggu partai lain.
"Ini kan institusi demokrasi, karena kalau ada satu atau dua institusi terganggu, ini kan menggangu juga, menganggu partai lain. Kan di daerah mereka telah memiliki persyaratan 20 persen dan kebingungan melakukan atau membentuk koalisi formasi dan lain-lain," jelasnya.
Pilihan:
Kubu Ical Serahkan ke Polri Soal Sengketa Kantor Golkar
Tinjau Ujian SBMPTN, Menristek Minta Stop Praktik Perjokian
(maf)
