Polemik Dinasti Politik Jangan Sampai Hambat Pilkada

JAMBI - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan pasal politik dinasti dinilai sebagai putusan tepat.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengatakan, putusan MK tersebut tidak menghendaki adanya diskriminatif yang melanggar hak politik seseorang dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

"Kalau pencalonannya mau dibatasi, sebaiknya petahananya, jangan dinastinya. Memang dengan dikabulkannya tuntutan itu sebagian, bukan berarti politik dinasti dilegalkan," kata Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Politikus Partai Golkar ini mengimbau kepada semua pihak, tidak terlalu mempersoalkan putusan MK yang melegalkan politik dinasti. Menurutnya, perkara politik dinasti itu telah dibatasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Karena sudah keluar PKPU yang menyangkut dinasti, soal yang memengaruhi adalah sejauh mana upaya-upaya menetralisir hal ini. Agar tidak ganggu suasana perpolitikan demokrasi. Jangan sampai menghambat soal-soal pelaksanaan pilkada," ucap Rambe.‎

Pilihan:

Istana Minta Maaf Salah Ketik Nama BIN

Politikus PDIP Ini Geram Istana Salah Terus