KPK, Kemenhub dan DPR Diminta Awasi Proyek PKJL
Selasa, 07 Juli 2015 - 15:02 WIB
KPK, Kemenhub dan DPR Diminta Awasi Proyek PKJL
A
A
A
JAKARTA - Semua pihak diminta mengawasi proyek Pekerjaan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik ( PKJL). Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) mengatakan, potensi kerugian dalam proyek ini sebesar Rp232 miliar.
Maka itu, Komisi VI DPR sudah seharusnya membentuk panja dan memanggil pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirut Angkasa Pura II dan Dirut PT. NK.
"Bongkar konspirasi busuk dalam proyek PKJL," teriak Koordinator Gerak Indonesia, Noval dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membentuk tim untuk menyelamatkan sistem penerbangan, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, mereka mendesak KPK menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek tersebut.
"Kami yang tergabung dalam Gerak Indonesia merasa perlu semua pihak mengawasi proyek tersebut agar potensi korupsi dapat dicegah," tandasnya.
Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, mereka melanjutkan ke Kemenhub untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) mengatakan, potensi kerugian dalam proyek ini sebesar Rp232 miliar.
Maka itu, Komisi VI DPR sudah seharusnya membentuk panja dan memanggil pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirut Angkasa Pura II dan Dirut PT. NK.
"Bongkar konspirasi busuk dalam proyek PKJL," teriak Koordinator Gerak Indonesia, Noval dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membentuk tim untuk menyelamatkan sistem penerbangan, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, mereka mendesak KPK menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek tersebut.
"Kami yang tergabung dalam Gerak Indonesia merasa perlu semua pihak mengawasi proyek tersebut agar potensi korupsi dapat dicegah," tandasnya.
Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, mereka melanjutkan ke Kemenhub untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
(kur)
