DPR Usahakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Sesuai Jadwal
Selasa, 07 Juli 2015 - 12:10 WIB
DPR Usahakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Sesuai Jadwal
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan mengusahakan agar perhelatan pilkada serentak dilaksanakan sesuai jadwal yakni 9 Desember 2015.
Kendati demikian, dia juga meminta kepada pemerintah terkait agar jika terdapat situasinya tidak memungkinkan pilkada serentak jangan sampai dipaksakan sehingga nantinya menimbulkan hasil yang buruk.
"Tapi lihat kondisi-kondisi yang ada. DPR ingatkan pemerintah akan potensi. Tapi apabila tidak digubris dan terjadi potensi yang telah diprediksi ya pemerintah harus bertanggungjawab," ujar Fadli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Menurutnya, perubahan atau revisi Undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) sangat patut dicatat. "Ini harus jadi rangkaian terintegrasi, percuma saja persiapan dan pelaksanaan bagus tapi setelah pelaksanaan sudah ada hasil terjadi gugat menggugat," jelasnya.
Dia juga berharap, agar segala proses hingga hasil perhelatan pilkada serentak dapat berjalan aman dan damai. Meskipun, lanjut Fadli, kepolisian mengatakan terdapat titik rawan I dan II di sejumlah provinsi.
Apa lagi, lanjut dia, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum jelas statusnya. "Potensi konflik itu relatif tinggi. Ada dua partai yang statusnya belum jelas karena kebijakan pemerintah sendiri," tegas Fadli.
Maka itu, meskipun DPR telah memasuki masa reses, setelah ada assessment DPR dan pemerintah akan kembali melakukan rapat koordinasi agar pilkada serentak berjalan dengan lancar.
"Sebelum penjadwalan akan lakukan rapat koordinasi lagi," tandasnya.
PILIHAN:
Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
Ahok Tantang Pembuktian Terbalik Harta Calon Kepala Daerah
Kendati demikian, dia juga meminta kepada pemerintah terkait agar jika terdapat situasinya tidak memungkinkan pilkada serentak jangan sampai dipaksakan sehingga nantinya menimbulkan hasil yang buruk.
"Tapi lihat kondisi-kondisi yang ada. DPR ingatkan pemerintah akan potensi. Tapi apabila tidak digubris dan terjadi potensi yang telah diprediksi ya pemerintah harus bertanggungjawab," ujar Fadli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Menurutnya, perubahan atau revisi Undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) sangat patut dicatat. "Ini harus jadi rangkaian terintegrasi, percuma saja persiapan dan pelaksanaan bagus tapi setelah pelaksanaan sudah ada hasil terjadi gugat menggugat," jelasnya.
Dia juga berharap, agar segala proses hingga hasil perhelatan pilkada serentak dapat berjalan aman dan damai. Meskipun, lanjut Fadli, kepolisian mengatakan terdapat titik rawan I dan II di sejumlah provinsi.
Apa lagi, lanjut dia, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum jelas statusnya. "Potensi konflik itu relatif tinggi. Ada dua partai yang statusnya belum jelas karena kebijakan pemerintah sendiri," tegas Fadli.
Maka itu, meskipun DPR telah memasuki masa reses, setelah ada assessment DPR dan pemerintah akan kembali melakukan rapat koordinasi agar pilkada serentak berjalan dengan lancar.
"Sebelum penjadwalan akan lakukan rapat koordinasi lagi," tandasnya.
PILIHAN:
Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
Ahok Tantang Pembuktian Terbalik Harta Calon Kepala Daerah
(kri)
