DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Anggaran Pengamanan Pilkada
Senin, 06 Juli 2015 - 15:59 WIB
DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Anggaran Pengamanan Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta pemerintah agar mencarikan solusi terkait anggaran pengamanan pilkada buat Polri. Pasalnya, dari anggaran Rp1,075 triliun yang sudah disepakati, pemerintah baru menggelontorkan sebanyak Rp700 miliar.
"Kekurangan itu kami minta solusinya gimana dari pemerintah harus membantunya dari APBN, tapi dibantu APBD. Sementara APBD kurang, anggaran baru tiga bulan," ujar Riza di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, jika pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serius menggarap pilkada, maka sudah sepatutnya mencarikan solusi terkait hal tersebut. Sebab, pelaksanaan pilkada tinggal menghitung bulan.
Untuk itu, soal anggaran pengamanan pilkada harus dicarikan solusi secepatnya oleh pemerintah. Karena, Polri masih membutuhkan sekitar Rp500 miliar dari anggaran yang sudah dimintakan sebelumnya.
"Perlu beri masukan dan pengawasan pada pemerintah tentang masalah terkait, lalu dikembalkkan pada pemerintah. Ini etikanya di kita," tukasnya.
PILIHAN:
Kelanjutan Pilkada Serentak Ditentukan Hari Ini
Komisi II Terus Soroti Kekurangan Anggaran Pengamanan Polri
"Kekurangan itu kami minta solusinya gimana dari pemerintah harus membantunya dari APBN, tapi dibantu APBD. Sementara APBD kurang, anggaran baru tiga bulan," ujar Riza di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, jika pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serius menggarap pilkada, maka sudah sepatutnya mencarikan solusi terkait hal tersebut. Sebab, pelaksanaan pilkada tinggal menghitung bulan.
Untuk itu, soal anggaran pengamanan pilkada harus dicarikan solusi secepatnya oleh pemerintah. Karena, Polri masih membutuhkan sekitar Rp500 miliar dari anggaran yang sudah dimintakan sebelumnya.
"Perlu beri masukan dan pengawasan pada pemerintah tentang masalah terkait, lalu dikembalkkan pada pemerintah. Ini etikanya di kita," tukasnya.
PILIHAN:
Kelanjutan Pilkada Serentak Ditentukan Hari Ini
Komisi II Terus Soroti Kekurangan Anggaran Pengamanan Polri
(kri)
