Kapolri Tetap Optimis Soal Kekurangan Dana Pengamanan Pilkada
Jum'at, 03 Juli 2015 - 15:50 WIB
Kapolri Tetap Optimis Soal Kekurangan Dana Pengamanan Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meyakini kekurangan anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak akan berimbas pada penundaan pelaksanaanya di sejumlah wilayah.
Pasalnya, masih ada waktu untuk menutupi kekurangan anggaran pengamanan yang diinginkan kepolisian untuk perhelatan lima tahunan tersebut.
"Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalau toh ada kekurangan anggaran, bukan itu alasan untuk melakukan penundaan. Karena memang masih ada waktu untuk bisa mencukupi kebutuhan itu," kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2015).
Badrodin menyampaikan, hasil pembahasan terakhir mengenai pembiayaan pengamanan pilkada masih kurang sekira Rp500 miliar dari total sebelumnya Rp700 miliar.
"Saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih di dalam proses. Yang lalu kita laporkan kekurangan Rp700 (miliar), kemudian berapa hari, lima hari kemudian berkurang, jadi Rp500 (miliar)," terangnya.
Jenderal bintang empat ini memahami bahwa tidak mungkin kekurangan itu bisa terpenuhi di waktu bersamaan. Karena, anggaran tersebut juga perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPRD setempat.
"Tentu ini kan terus bertambah, tidak serta merta sekaligus karena memang sumbernya dari berbagai provinsi. Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," pungkasnya.
PILIHAN:
DPR dan Lembaga Terkait Kebut Persiapan Pilkada
Polri Tunggu Laporan BPK Soal Audit KPU
Pasalnya, masih ada waktu untuk menutupi kekurangan anggaran pengamanan yang diinginkan kepolisian untuk perhelatan lima tahunan tersebut.
"Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalau toh ada kekurangan anggaran, bukan itu alasan untuk melakukan penundaan. Karena memang masih ada waktu untuk bisa mencukupi kebutuhan itu," kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2015).
Badrodin menyampaikan, hasil pembahasan terakhir mengenai pembiayaan pengamanan pilkada masih kurang sekira Rp500 miliar dari total sebelumnya Rp700 miliar.
"Saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih di dalam proses. Yang lalu kita laporkan kekurangan Rp700 (miliar), kemudian berapa hari, lima hari kemudian berkurang, jadi Rp500 (miliar)," terangnya.
Jenderal bintang empat ini memahami bahwa tidak mungkin kekurangan itu bisa terpenuhi di waktu bersamaan. Karena, anggaran tersebut juga perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPRD setempat.
"Tentu ini kan terus bertambah, tidak serta merta sekaligus karena memang sumbernya dari berbagai provinsi. Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," pungkasnya.
PILIHAN:
DPR dan Lembaga Terkait Kebut Persiapan Pilkada
Polri Tunggu Laporan BPK Soal Audit KPU
(kri)
