Reshuffle Perkuat Stabilitas Politik

JAKARTA - Sinyal kuat bakal terjadi perombakan kabinet dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah maju pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Reshuffle bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja menteri, sekaligus mengubah komposisi koalisi pendukung.

“Pak Jokowi harus realistis. Perlu dipertimbangkan dukungan dari parpol lain di luar KIH agar stabilitas politik dapat terjaga sehingga bisa membangun pemerintahan yang lebih baik,” kata Wakil Sekjen DPPPartaiDemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah di Jakarta kemarin. Menurut Basarah, Presiden Jokowi secara politik perlu merealisasikan dukungan politik 50% plus 1 di parlemen untuk bisa menyukseskan program pembangunan. Karena itu, kata dia, setidaknya ada satu partai lagi yang bisa bergabung di dalam Kabinet Kerja.

“Ini dibutuhkan untuk mewujudkan visi-misi Nawacita Presiden Jokowi. Pengalaman sudah membuktikan. Di awal pemerintahan Jokowi-JK, guncangan politik terjadi di parlemen antara KIH dan KMP,” ujarnya. Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella juga menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi jika kelak akan mengambil perwakilan dari KMP untuk duduk di Kabinet Kerja.

“KMP masuk itu baik, untuk DPR dan bangsa ini. Pemerintah bisa efektif dan efisien sehingga bagi NasDem tidak ada masalah,” katanya. Peluang Presiden Jokowi menata ulang komposisi koalisi diyakini terbuka lebar. Pasalnya, beberapa partai di luar KMP memang sudah memberikan respons positif. Meski tidak secara langsung bersedia masuk dalam barisan partai pemerintahan, mereka juga tidak secara tegas menolaknya.

PAN, misalnya, meski beberapa kali menyatakan tetap berada di KMP, mereka siap mempertimbangkan jika ada tawaran jatah menteri. Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait reshuffle dan tawaran posisi menteri di internal partainya. Meski demikian, bukan tidak mungkin akan ada pembicaraan mengenai hal ini dalam waktu dekat.

“Kalaupun ada, mungkin momentumnya bukan sekarang. Mungkin setelah Lebaran,” katanya. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan KMP sampai saat inisamasekalibelumpernah membicarakan wacana reshuffle . Apalagi, perombakan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Hanya, tidak menutup kemungkinan ada partai dari KMP yang sudah membahas hal itu secara internal.

Kinerja Menteri Ekonomi

Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menilai kinerja menteri dan kondisi ekonomi selama tujuh bulan pemerintahan Jokowi-JK patut menjadi pelajaranpentingbagi KepalaNegara dalam mengambil kebijakan reshuffle. Fakta data dan lapangan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus terpuruk, misalnya rupiah anjlok, kesejahteraan nelayan dan petani menurun, karut marut angkutan udara dan darat.

“Kesejahteraan dan daya beli masyarakat melemah membuat sektor riil terpukul hingga 50%, dan banyak pabrik akan tutup mengurangi tenaga kerja, bahkan hal yang strategis buat negara diserahkan ke asing,” jelas anggota Komisi IV itu. Sepertidiberitakan, Presiden Jokowi memberikan sinyalemen bakal melakukan reshuffle seiring tidak optimalnya kinerja sejumlah menteri. Sinyalemen itu antara lain tampak dari pemanggilan beberapa ekonom ke Istana Negara belum lama ini.

Tanda-tanda kian dekatnya reshuffle juga tergambar dari pernyataan Wapres JK yang mengakui kinerja menteri bidang ekonomi tidak memuaskan. JK tidak memberikan kepastian kapan reshuffle dilakukan. Namun, menurut dia, sebelum atau sesudah Lebaran sama saja, terpenting kinerja pemerintahan bisa membaik. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, terkait rencana reshuffle kabinet, posisi PDIP hanya memberikan saran. Adapun keputusan seutuhnya tetap di tangan Presiden.

Menurut Hendrawan, pihaknya juga mengajukan sejumlah syarat bagi seorang menteri yakni perlu memiliki integritas, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan yang baik. Seorang menteri juga harus memiliki dukungan politik yang cukup. “Syarat cukup lainnya yakni jaringan dari tokoh tersebut sejauh mana,” jelasnya.

Rahmat sahid/ kiswondari