Kasum TNI Diganti Wakil Panglima
Jum'at, 26 Juni 2015 - 10:10 WIB
Kasum TNI Diganti Wakil Panglima
A
A
A
JAKARTA - Mabes TNI terus mematangkan pembentukan wakil panglima TNI (wapang) sebagai bagian dari reorganisasi yang tengah berjalan di institusi tersebut.
Pembentukan wapang ini nantinya akan menghapus peran dan fungsi dari kepala staf umum (kasum). ”Iya kasum sudah tidak ada lagi. Kasum nanti dihapus, sudah tidak ada lagi jabatan kasum,” ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko seusai memberikan bantuan keramik tahap III kepada prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Moeldoko menjelaskan, latar belakang Panglima TNI mengusulkan dibentuknya wakil panglima adalah karena melihat ancaman. Setelah dilakukan analisis atas perkembangan lingkungan strategis, pihaknya kemudian membuat rumusan soal ancaman ke depan yang bakal dihadapi. ”Ancaman ke depan seperti itu, maka kita harus melihat lagi organisasi kita seperti apa, perlu ada adjustment atau penyesuaian atas perubahan lingkungan itu, maka organisasi itu dilihat lagi.
Oh, perlu ada penambahan unsur-unsur komandonya. Kalau seperti itu maka Panglima TNI memerlukan wakil lagi, agar tugasnya semakin firm,” katanya. Apalagi, Panglima TNI sering kali keluar memantau keadaan para prajuritnya. Saat ini prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB jumlahnya mencapai 4.000 personel lebih. Jumlah tersebut belum termasuk prajurit yang tersebar di daerah operasi dan perbatasan.
”Sehingga Panglima harus melihat mereka, memberikan support. Panglima harus memahami kesulitan prajurit yang ada di lapangan. Kalau pada saat ditinggal ada wakil panglima maka sudah otomatis kalau terjadi sesuatu, wakil panglima akan mengambil tanggung jawab kendali operasi,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, saat ini organisasi TNI tidak seperti itu sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kasum tidak dapat mengambil alih komando karena selama ini sifatnya hanya membawahi dan mengoordinasikanunsur-unsur staf para asisten. ”Jadi kalau terjadi sesuatu, dia tidak bisa mengambil alih komando,” kata dia.
Pengamat militer Chairul Fahmi menilai, penghapusan Kasum dilakukan karena akan dibentuk wakil panglima agar tidak rancu. Menurut Chairul, keberadaan wakil panglima sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, termasuk juga panglima TNI. Pasalnya, panglima tertinggi TNI sudah ada, yakni presiden. ”Wapang tidak urgen, bedanya dengan kasum cuma kewenangan memiliki komando,” paparnya.
Sucipto
Pembentukan wapang ini nantinya akan menghapus peran dan fungsi dari kepala staf umum (kasum). ”Iya kasum sudah tidak ada lagi. Kasum nanti dihapus, sudah tidak ada lagi jabatan kasum,” ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko seusai memberikan bantuan keramik tahap III kepada prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Moeldoko menjelaskan, latar belakang Panglima TNI mengusulkan dibentuknya wakil panglima adalah karena melihat ancaman. Setelah dilakukan analisis atas perkembangan lingkungan strategis, pihaknya kemudian membuat rumusan soal ancaman ke depan yang bakal dihadapi. ”Ancaman ke depan seperti itu, maka kita harus melihat lagi organisasi kita seperti apa, perlu ada adjustment atau penyesuaian atas perubahan lingkungan itu, maka organisasi itu dilihat lagi.
Oh, perlu ada penambahan unsur-unsur komandonya. Kalau seperti itu maka Panglima TNI memerlukan wakil lagi, agar tugasnya semakin firm,” katanya. Apalagi, Panglima TNI sering kali keluar memantau keadaan para prajuritnya. Saat ini prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB jumlahnya mencapai 4.000 personel lebih. Jumlah tersebut belum termasuk prajurit yang tersebar di daerah operasi dan perbatasan.
”Sehingga Panglima harus melihat mereka, memberikan support. Panglima harus memahami kesulitan prajurit yang ada di lapangan. Kalau pada saat ditinggal ada wakil panglima maka sudah otomatis kalau terjadi sesuatu, wakil panglima akan mengambil tanggung jawab kendali operasi,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, saat ini organisasi TNI tidak seperti itu sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kasum tidak dapat mengambil alih komando karena selama ini sifatnya hanya membawahi dan mengoordinasikanunsur-unsur staf para asisten. ”Jadi kalau terjadi sesuatu, dia tidak bisa mengambil alih komando,” kata dia.
Pengamat militer Chairul Fahmi menilai, penghapusan Kasum dilakukan karena akan dibentuk wakil panglima agar tidak rancu. Menurut Chairul, keberadaan wakil panglima sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, termasuk juga panglima TNI. Pasalnya, panglima tertinggi TNI sudah ada, yakni presiden. ”Wapang tidak urgen, bedanya dengan kasum cuma kewenangan memiliki komando,” paparnya.
Sucipto
(bbg)
