FBI: Data PNS yang Diretas Capai 18 Juta

WASHINGTON - Biro Penyelidik Federal (FBI) mengakui secara terbuka bahwa jumlah data pribadi pegawai federal Amerika Serikat (AS) yang dibobol peretas (hacker ) empat kali lebih banyak dari yang diberitakan sebelumnya.

Dalam rapat dengan senator, Direktur FBI James Comey memberikan kisaran angka 18 juta dengan memakai data dari Kantor Manajemen Personalia (OPM). Sebelumnya ramai diberitakan jumlah data pribadi pegawai negeri sipil (PNS) AS yang dibobol hanya 4,2 juta.

Data yang dibobol milik pegawai aktif, pensiunan, calon pegawai, termasuk data orang yang melamar kerja di pemerintahan, tapi belum menjadi pegawai. Akibat kejadian ini, ketua OPM Katherine Archuleta dianggap gagal melindungi data kunci keamanan nasional. Data-data pribadi jutaan pegawai federal tersebut sangat dihargai badan intelijen asing. Lembaga ini juga dinilai lamban dalam memberikan informasi.

”Saya berharap Anda dapat mencurahkan tenaga dan kerja keras dalam menjaga informasi dari tangan hackers seperti menjaga informasi dari tangan anggota kongres,” tutur senator asal Massachusetts, Stephen Lynch, dilansir CNN, kemarin. Pejabat AS mengatakan, hacker yang membobol data OPM pada April lalu sama dengan hacker yang meretas jaringan milik Key Point Government Solutions (KPGS), perusahaan kontraktor yang melayani OPM, tahun lalu.

Penyelidik menemukan dokumen keamanan KPGS yang digunakan untuk menembus sistem jaringan komputer OPM. Para hacker juga membuat jalur yang tidak bisa terdeteksi menuju sistem jaringan OPM, dilengkapi dengan akses sistem administrator tingkat tinggi ke dalam jaringan yang disebut ”kunci kerajaan”. Penyelidik AS meyakini bahwa Pemerintah China menjadi otak di balik penyusupan dunia maya ini.

Pembobolan data pe-gawai ini dianggap sebagai yang terburuk dialami pemerintahan AS. Juru bicara FBI mengatakan investigasi masih berjalan dan belum diketahui apa angkanya menjadi lebih besar. Pejabat AS mengatakan, jumlah data yang diretas diperkirakan akan bertambah karena hacker berhasil mengakses penyimpanan data formulir pemerintah untuk memperoleh izinkeamanan.

Formulir kuesioner SF86 berisi tentang informasi pribadi dan anggota keluarga pegawai federal. Pemerintah AS menawarkan USD1 juta (Rp13,33 miliar) bagi pihak ketiga yang mampu mengidentifikasi hacker yang melakukan kejahatan tersebut. Sementara itu, pada pertemuan tingkat tinggi bilateral antara China-AS di Washington yang dimulai kemarin waktu setempat,

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China mengatakan bahwa Pemerintah China menyerahkan sepenuhnya kepada AS untuk mengondisikan kelanjutan pembicaraan terkait keamanan cyber . Selama ini isu keamanan cyber menjadi hambatan bagi hubungan kedua negara.

Pihak AS sempat menuding China sedang membangun basis data yang besar untuk keperluan merekrut mata-mata. Juru bicara Kemlu China Lu Kang mengatakan, keamanan cyber merupakan isu penting yang harus ditangani bersama komunitas internasional.

Arvin