Citra Golkar Hancur Gara-gara Agung Laksono
Kamis, 18 Juni 2015 - 14:03 WIB
Citra Golkar Hancur Gara-gara Agung Laksono
A
A
A
JAKARTA - Kukuhnya kubu Agung Laksono menggelar aktivitas politik mengatasnamakan Partai Golkar, mengakibatkan citra partai pohon beringin itu hancur. Ini peluang kader Golkar untuk ikut Pilkada serentak 2015 makin tidak menentu.
"Sangat rugi citra partai hancur-hancuran, lima tahun lalu kepala daerah 59 persen berasal dari Golkar sekarang tidak menentu. Belum bisa dipastikan ikut pilkada akibat oknum," tukas Wakil Ketua Umum Munas Bali Nurdin Halid dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Sikap kubu Agung tersebut menciptakan konflik horizontal. Padahal sebelumnya, PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan untuk menghentikan aktivitas politik mengatasnamakan Golkar. Sikap tersebut, menurut Nurdin, merupakan ketidaktaatan kubu Agung terhadap hukum.
"Mereka menciptakan konflik horizontal, Musda di Bali diusir. Itu menciptakan konflik, pengadilan sudah memerintahkan tidak melakukan aktivitas. Ini manusia tidak taat hukum yang mulia," kata dia.
Loyalis Aburizal Bakrie ini mengaku langsung mengumpulkan DPD I dan DPD II di Bali setelah ada Munas tandingan di Ancol Jakarta. Nurdin mengklaim ketua DPD tersebut menyebut tidak pernah memberikan mandat ke peserta Munas Ancol. "Tidak pernah hadir, dan tidak pernah memberikan mandat," tegas Nurdin.
PILIHAN:
Abaikan Putusan Pengadilan, Agung Dinilai Halalkan Segala Cara
Golkar Ical Berhak Teken Daftar Calon Kepala Daerah di KPU
Ganggu Islah, Ada Oknum Inginkan Golkar Gagal Ikut Pilkada
"Sangat rugi citra partai hancur-hancuran, lima tahun lalu kepala daerah 59 persen berasal dari Golkar sekarang tidak menentu. Belum bisa dipastikan ikut pilkada akibat oknum," tukas Wakil Ketua Umum Munas Bali Nurdin Halid dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Sikap kubu Agung tersebut menciptakan konflik horizontal. Padahal sebelumnya, PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan untuk menghentikan aktivitas politik mengatasnamakan Golkar. Sikap tersebut, menurut Nurdin, merupakan ketidaktaatan kubu Agung terhadap hukum.
"Mereka menciptakan konflik horizontal, Musda di Bali diusir. Itu menciptakan konflik, pengadilan sudah memerintahkan tidak melakukan aktivitas. Ini manusia tidak taat hukum yang mulia," kata dia.
Loyalis Aburizal Bakrie ini mengaku langsung mengumpulkan DPD I dan DPD II di Bali setelah ada Munas tandingan di Ancol Jakarta. Nurdin mengklaim ketua DPD tersebut menyebut tidak pernah memberikan mandat ke peserta Munas Ancol. "Tidak pernah hadir, dan tidak pernah memberikan mandat," tegas Nurdin.
PILIHAN:
Abaikan Putusan Pengadilan, Agung Dinilai Halalkan Segala Cara
Golkar Ical Berhak Teken Daftar Calon Kepala Daerah di KPU
Ganggu Islah, Ada Oknum Inginkan Golkar Gagal Ikut Pilkada
(hyk)
