KBK ITB Temui Jokowi Bahas Bencana Sinabung
A
A
A
JAKARTA - Keluarga Besar Karo (KBK) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diwakili Ketua Umum Arya Sinulingga dan Dewan Penasihat David Ketaren, hari ini bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan.
Presiden Jokowi menerima KBK ITB yang merupakan inisiator #SaveTanahKaro, melaporkan kondisi terakhir Bencana Sinabung. Seperti kita ketahui bahwa Sinabung saat ini kembali naik statusnya menjadi Awas.
"KBK ITB di dalam masterplan penanganan bencana Sinabung yang diberikan kepada Jokowi menyampaikan, saat ini dibutuhkan payung hukum berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang membentuk Tim Koordinasi antar kementerian dan kelembagaan," kata Arya Sinulingga dalam pers rilisnya, Selasa 9 Juni 2015.
Menurut Arya, tim koordinasi ini sangat dibutuhkan, karena selama ini semua lembaga berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dalam satu tim yang melakukan penanggulangan bencana Sinabung.
"Presiden Jokowi ketika menerima usulan dari KBK ITB menyatakan setuju dibuatkannya payung hukum Keppres dibentuknya Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung, supaya penanganan bencana ini tidak berlarut-larut," ucap Arya.
Disampaikan juga oleh Jokowi bahwa dalam waktu dekat beberapa minggu kedepan Presiden akan datang berkunjung ke Karo. Arya menyampaikan, andaikan Keppres penanganan bencana Sinabung ini bisa dibawa pada saat Presiden Jokowi berkunjung pada saat ke Karo akan menjadi hadiah bagi masyarakat Karo.
"Presiden Jokowi menyambutnya sambil mengatakan bisa dipertimbangkan dan akan mengusahakannya," ungkapnya.
Dalam masterplan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, KBK ITB juga menyampaikan Bencana Sinabung saat ini adalah bencana Gunung yang tidak berhenti dan merugikan perekonomian masyarakat di Karo sampai mengalami penurunan pertumbuhan sampai 45 persen.
"Dan tidak lagi hanya mengganggu masyarakat di seputar lingkar Sinabung, tapi sudah masyarakat Karo secara keseluruhan. Sehingga penanganan tidak hanya di radius 3 km yang perlu direlokasi, tetapi juga sampai radius 10 km yang memberikan dampak kerugian bagi pertanian Karo," katanya.
Untuk masalah relokasi, KBK ITB mengharapkan dilakukan percepatan pembangunan hunian di lokasi relokasi Siosar dan juga pembangunan fasum dan fasos di Siosar. KBK ITB juga menyampaikan dan mengusulkan supaya tanah untuk pertanian yang dialokasikan kepada warga yang direlokasi diberikan tidak cukup seluas 0.5 Ha, tapi bisa 2 Ha.
"Bila lokasi di Siosar tidak mencukupi, KBK ITB juga mengusulkan dua lokasi baru di Tanah Karo juga untuk relokasi, sehingga bisa menampung 2053 KK (7 Desa)," tuturnya.
Di samping itu juga diusulkan kepada Pak Jokowi supaya bisa menaikkan jaminan hidup kepada para penduduk yang direlokasi dengan memakai standar transmigrasi, sehingga mereka bisa hidup dengan baik.
"Juga masalah jaminan pendidikan bagi anak-anak yang akan direlokasi baik yang pendidikan dasar menengah serta di Perguruan Tinggi," ucapnya.
Sementara untuk penduduk yang terkena dampak Sinabung tapi tidak direlokasi, KBK ITB mengusulkan mereka juga diberikan penggantian akibat bencana Sinabung. "Karena mereka juga harus menerima ganti rugi," pungkasnya.
Presiden Jokowi menerima KBK ITB yang merupakan inisiator #SaveTanahKaro, melaporkan kondisi terakhir Bencana Sinabung. Seperti kita ketahui bahwa Sinabung saat ini kembali naik statusnya menjadi Awas.
"KBK ITB di dalam masterplan penanganan bencana Sinabung yang diberikan kepada Jokowi menyampaikan, saat ini dibutuhkan payung hukum berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang membentuk Tim Koordinasi antar kementerian dan kelembagaan," kata Arya Sinulingga dalam pers rilisnya, Selasa 9 Juni 2015.
Menurut Arya, tim koordinasi ini sangat dibutuhkan, karena selama ini semua lembaga berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dalam satu tim yang melakukan penanggulangan bencana Sinabung.
"Presiden Jokowi ketika menerima usulan dari KBK ITB menyatakan setuju dibuatkannya payung hukum Keppres dibentuknya Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung, supaya penanganan bencana ini tidak berlarut-larut," ucap Arya.
Disampaikan juga oleh Jokowi bahwa dalam waktu dekat beberapa minggu kedepan Presiden akan datang berkunjung ke Karo. Arya menyampaikan, andaikan Keppres penanganan bencana Sinabung ini bisa dibawa pada saat Presiden Jokowi berkunjung pada saat ke Karo akan menjadi hadiah bagi masyarakat Karo.
"Presiden Jokowi menyambutnya sambil mengatakan bisa dipertimbangkan dan akan mengusahakannya," ungkapnya.
Dalam masterplan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, KBK ITB juga menyampaikan Bencana Sinabung saat ini adalah bencana Gunung yang tidak berhenti dan merugikan perekonomian masyarakat di Karo sampai mengalami penurunan pertumbuhan sampai 45 persen.
"Dan tidak lagi hanya mengganggu masyarakat di seputar lingkar Sinabung, tapi sudah masyarakat Karo secara keseluruhan. Sehingga penanganan tidak hanya di radius 3 km yang perlu direlokasi, tetapi juga sampai radius 10 km yang memberikan dampak kerugian bagi pertanian Karo," katanya.
Untuk masalah relokasi, KBK ITB mengharapkan dilakukan percepatan pembangunan hunian di lokasi relokasi Siosar dan juga pembangunan fasum dan fasos di Siosar. KBK ITB juga menyampaikan dan mengusulkan supaya tanah untuk pertanian yang dialokasikan kepada warga yang direlokasi diberikan tidak cukup seluas 0.5 Ha, tapi bisa 2 Ha.
"Bila lokasi di Siosar tidak mencukupi, KBK ITB juga mengusulkan dua lokasi baru di Tanah Karo juga untuk relokasi, sehingga bisa menampung 2053 KK (7 Desa)," tuturnya.
Di samping itu juga diusulkan kepada Pak Jokowi supaya bisa menaikkan jaminan hidup kepada para penduduk yang direlokasi dengan memakai standar transmigrasi, sehingga mereka bisa hidup dengan baik.
"Juga masalah jaminan pendidikan bagi anak-anak yang akan direlokasi baik yang pendidikan dasar menengah serta di Perguruan Tinggi," ucapnya.
Sementara untuk penduduk yang terkena dampak Sinabung tapi tidak direlokasi, KBK ITB mengusulkan mereka juga diberikan penggantian akibat bencana Sinabung. "Karena mereka juga harus menerima ganti rugi," pungkasnya.
(maf)