Aneh, Bareskrim Periksa Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu
Senin, 08 Juni 2015 - 21:46 WIB
Aneh, Bareskrim Periksa Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Langkah penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan dipertanyakan. Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa menganggap hal itu sebagai hal yang aneh.
"Itu yang aneh. Apa alasannya. Kenapa enggak di Bareskrim saja atau di hotel saja sekalian. Apakah dalam rangka memudahkan Sri Mulyani," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2015).
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pemeriksaan seorang saksi dugaan tindak pidana korupsi seperti Sri Mulyani sebaiknya dilakukan di Mabes Polri. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain, jika berkaitan dengan barang bukti penting dan bersifat rahasia.
"Kalau ada dokumen yang tidak boleh keluar karena sifatnya rahasia negara saya kira itu boleh. Jika alasannya kerena Sri Mulyani orang penting, tidak ada orang dibilang penting dalam hukum," ungkap Desmond.
Melalui pemeriksaan Sri Mulyani ini, Desmond berharap, Polri dapat mengembangkan nama sejumlah tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
"Pasti bisa kembangkan nama lain. Dalam kepentingan penegakan hukum kenapa enggak bisa. Hukum harus tuntas. Kalau tidak tuntas akhirnya ada fitnah. Saya mendukung penuntasan kasus, bukan mencicil," kata Desmond.
PILIHAN:
Pasek Minta Jero Berjiwa Pahlawan Bongkar Korupsi Migas
Bongkar Korupsi Migas
Ungkap Korupsi Migas, Rudi Diharap Jadi Justice Collaborator
"Itu yang aneh. Apa alasannya. Kenapa enggak di Bareskrim saja atau di hotel saja sekalian. Apakah dalam rangka memudahkan Sri Mulyani," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2015).
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pemeriksaan seorang saksi dugaan tindak pidana korupsi seperti Sri Mulyani sebaiknya dilakukan di Mabes Polri. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain, jika berkaitan dengan barang bukti penting dan bersifat rahasia.
"Kalau ada dokumen yang tidak boleh keluar karena sifatnya rahasia negara saya kira itu boleh. Jika alasannya kerena Sri Mulyani orang penting, tidak ada orang dibilang penting dalam hukum," ungkap Desmond.
Melalui pemeriksaan Sri Mulyani ini, Desmond berharap, Polri dapat mengembangkan nama sejumlah tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
"Pasti bisa kembangkan nama lain. Dalam kepentingan penegakan hukum kenapa enggak bisa. Hukum harus tuntas. Kalau tidak tuntas akhirnya ada fitnah. Saya mendukung penuntasan kasus, bukan mencicil," kata Desmond.
PILIHAN:
Pasek Minta Jero Berjiwa Pahlawan Bongkar Korupsi Migas
Bongkar Korupsi Migas
Ungkap Korupsi Migas, Rudi Diharap Jadi Justice Collaborator
(hyk)
